Senin 08 Apr 2013 23:01 WIB

'Kebijakan Anggaran Harus Pro Ketersediaan Produk'

Rep: Meiliani Fauziah/ Red: Djibril Muhammad
Direktur eksekutif Economics, Industry and Trade (Econit), Hendri Saparini
Direktur eksekutif Economics, Industry and Trade (Econit), Hendri Saparini

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta -- Penunjukan Perum Bulog untuk ikut berperan dalam importasi komoditas pangan selain beras dinilai kurang tepat. Tanpa dukungan kebijakan anggaran yang pro pada ketersediaan produk, langkah ini menjadi percuma.

"Bukan seperti itu caranya," ujar pengamat ekonomi dari Econit, Hendri Sarprini, Senin (8/4).

Berbagai kebijakan yang harus dibenahi antara lain fiskal, pertanian dan perbaikan pasar. Kebijakan pertanian harus mendorong pelaku usaha domestik menggenjot hasil produksi.

Lalu, pemerintah perlu menyediakan pasar guna menjamin produk domestik diserap pasar dalam negeri. "Bukan peran Bulog semata yang dibutuhkan," ujarnya.

Tanpa didukung anggaran, ia menilai Bulog tidak akan mampu menjalani tugas yang diberikan. Saat ini rakyat menuntut langkah nyata terkait peran aktif pemerintah.

Pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Radjasa menetapkan Bulog untuk menjadi stabilisator terkait komoditas kedelai. Bulog dinilai mampu menjalankan stabilisasi kedelai dengan diberikan hak untuk mengimpor sebagaimana yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.

Nantinya Bulog akan diperlakukan sama dengan importir lain, tidak ekslusif. Tidak tertutup kemungkinan Bulog nantinya bisa mengimpor daging dan produk hortikultura.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement