REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi, Agustinus Prasetyantoko, mengatakan kenaikan harga merupakan opsi terbaik pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dibandingkan membatasi konsumsi.

"Sepertinya memang opsi yang akan diambil pemerintah adalah melakukan pembatasan konsumsi secara masif. Tapi sebetulnya, menurut saya, yang paling efektif adalah kenaikan harga BBM bersubsidi," ujar Prasetyantoko kepada Antara ketika dijumpai di Unika Atma Jaya, Jakarta, Kamis (4/4).

Dia mengatakan apabila pemerintah ingin melakukan upaya pembatasan konsumsi BBM, diperlukan infrastruktur yang memadai, antara lain terkait supervisi dan pengendaliannya. "Saya khawatir kalau opsi pembatasan diambil pemerintah, infrastruktur kita tidak siap," kata dia.

Berbicara pengendalian BBM, kata dia, patut dipikirkan dampak yang paling signifikan dari seluruh opsi yang ada. Menurut dia, pembatasan dan kenaikan harga BBM sama-sama akan menggiring inflasi lebih tinggi, namun secara dampak pengendaliannya akan lebih signifikan jika pemerintah menaikkan harga BBM.

Prasetyantoko mengusulkan kenaikan harga BBM bersubsidi dilakukan secara moderat dengan kenaikan sebesar Rp 1.500, dari saat ini Rp 4.500 menjadi Rp 6.000. "Situasinya sudah kritikal, kalau masih memakai pembatasan-pembatasan konsumsi, belum tentu dampaknya signifikan, konsumsi akan tetap tinggi. Memang mungkin kalau BBM bersubsidi dihargai Rp 6.000 belum tentu juga konsumsi drop, karena konsumsi kita tinggi, tapi setidaknya alokasi APBN ke subsidi BBM tidak tinggi," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika