Kamis 28 Mar 2013 20:57 WIB

Harga Komoditas Naik, KPPU Duga Ulah Kartel

Rep: Dwi Murdaningsih/ Red: Mansyur Faqih
KPPU
KPPU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih memetakan struktur impor produk pangan di Indonesia, termasuk pangsa pasarnya. Pemetaan ini untuk menyelidiki kemungkinan ada importir dominan berpengaruh dalam mengendalikan harga-harga pangan. Ini mengingat naiknya harga daging dan bawang merah belakangan ini. Sehingga memunculkan dugaan adanya permainan importir atau adanya praktik kartel.

Komisioner KPPU Kamser Lumbanradja menjelaskan, dalam pasal 4 ayat (2) UU Nomor 5/1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, disebutkan importir dominan menguasai pasar lebih dari 75 persen untuk satu jenis barang tertentu. Kisruh naiknya harga-harga pangan, kata dia menjadi salah satu konsentrasi KPPU untuk menyelidiki persaingan usaha di dalam negeri.

Ada indikasi naiknya harga pangan yang tidak terkendali disebabkan oleh persekongkolan pengaturan harga, jumlah produk dan distribusi yang dilakukan sekelompok orang. "Apakah posisi dominan ini berdampak pada persaingan yang tidak sehat sehingga menghalangi pemain lain untuk masuk," ujar Kamser, saat ditemui Kamis (28/3).

Namun, menurut dia, tidak ada aturan yang secara tegas melarang seorang memiliki lebih dari satu perusahaan impor. Artinya konglomerasi perusahaan importir tetap diizinkan. Posisi dominan ini pun tidak masalah selama masih ada persaingan yang sehat diantara sesama pelaku usaha.

Menurut dia, dunia usaha memiliki iklim yang berbeda. Pemerintah tidak bisa melarang pengusaha tumbuh semakin besar dengan membuat anak perusahaan lain. Pemerintah hanya mengatur agar tumbuhnya perusahaan besar ini berdampak pada kerdilnya perusahaan lain.

Selain itu. yang menjadi konsentrasi, kata dia yakni perilaku konglomerasi ini yang bisa menjadi penyebab tidak stabilnya harga pangan. Menurut dia, selain dari faktor pengusaha, ada kemungkinan kebijakan pemerintah memberikan celah kesempatan untuk bisa melakukan persaingan yang tidak sehat. "Kita juga menyelidiki seperti apa kebijakan (pemerintah) sehingga bisa mempengaruhi kekisruhan ini. Ulah siapa dan penyebabnya," ujar dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement