REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penggunaan teknologi untuk mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada kendaraan pribadi membutuhkan payung hukum. Jika tidak, akan mendapat penolakan masyarakat. Misalnya, terkait Pemasangan kartu pengendali radio frequency identification (RFID) guna menunjang proyek sistem monitoring pengendalian (SMP). "Peraturan itu bisa berbentuk Peraturan Menteri atau Presiden," ujar Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsama Sommeng, Kamis (28/3).

Menurutnya, selama ini pemerintah juga belum menerapkan payung hukum khusus. Bahkan di Jakarta, misalnya, aturan pemasangan RFID di SPBU juga tidak memiliki aturan dari pemerintah. "Padahal prove concept RFID pernah dibuat pemerintah, sampai 80 SPBU di Jakarta Timur. Tapi sampai sekarang belum ada aturan gubernurnya," jelasnya. 

Ini membuat aturan pengendalian sulit dilakukan. Sebelumnya, Kementerian ESDM mengaku segera membatasi pemakaian BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi. Rencananya pembatasan BBM bersubsidi ini akan dilakukan Juli 2013. Menurut Dirjen Migas ESDM Edy Hermantoro pembatasan akan menggunakan sistem monitoring pengendalian yang digarap PT Pertamina. "Kini sistem pembatasan sedang dimatangkan," katanya.

Dengan ini, pembelian BBM bersubsidi akan tercatat. Bila pembelian melebihi jumlah yang ditentukan, maka secara otomatis nozzle di SPBU akan berhenti beroperasi. "Misalnya maksimum per harinya berapa liter. Misalnya mobil, per hari hanya 20 sampai 30 liter. Ya sebatas itu saja," ujar Edy. 

Di tahap awal, pembatasan baru akan berlaku di Jakarta. Pasalnya, wilayah ini tercatat sebangai daerah dengan konsumsi BBM bersubsidi terbesar hingga 80 persen. Nantinya akan ada lima ribuan SPBU yang dipasang sistem monitoring pengendalian BBM bersubsidi. Pertamina akan bekerja sama dengan kepolisian untuk mendata masing-masing kendaraan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika