REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR, Arif Budimanta, menilai peluang Agus Martowardojo untuk terpilih sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) sangat besar setelah melakukan uji kepatutan dan kelayakan selama hampir enam jam di hadapan Komisi XI DPR RI.
"Kalau awalnya peluangnya 50-50, mungkin dengan jawaban yang ada dan presentasi seperti tadi, sekarang peluang menjadi 60-40 untuk diterima," ujar dia, saat ditemui seusai uji kepatutan dan kelayakan calon Gubernur BI, di Jakarta, Senin (25/3).
Arif mengatakan, presentasi yang telah dipaparkan Agus Martowardojo serta jawaban atas pertanyaan yang diajukan para anggota Komisi XI, akan menjadi pertimbangan dalam rapat internal fraksi.
"Peluang diterima lebih besar daripada tidak diterima. Ini akan kita laporkan dan hasilnya disampaikan dalam rapat internal. Kita tinggal lihat apakah voting atau aklamasi," katanya.
Arif mengaku tidak sepenuhnya puas atas jawaban yang diberikan mantan Direktur Bank Mandiri tersebut, namun ada beberapa jawaban yang memuaskan seperti penerapan asas resiprokal dalam bisnis perbankan.
"Persoalan resiprokal juga menjadi acuan kita, apakah mementingkan kepentingan nasional karena itu terjemahan dari basis ideologi," ujar angggota Fraksi PDI Perjuangan ini.
Ia juga mengatakan telah mendapatkan penjelasan dan jawaban terkait keterlibatan Agus Martowardojo, sebagai Menteri Keuangan maupun bankir, dalam kasus Hambalang, divestasi Newmont termasuk Bank Century.
"Kita akan mencocokkan dengan data-data yang kita miliki terkait Century dan Hambalang. Ini menjadi pertimbangan dan bahan diskusi kita untuk memutuskan," kata dia lagi.
Arif mengharapkan proses pengambilan keputusan untuk mengesahkan Agus Martowardojo sebagai Gubernur BI yang baru, dapat berlangsung melalui musyawarah mufakat dan secara aklamasi. "Kita harapkan nanti dalam proses pengambilan keputusan, musyawarah lebih penting dan tidak ada suara pecah," ujar dia.
Dalam uji kepatutan dan kelayakan tersebut, calon tunggal Gubernur BI Agus Martowardojo memaparkan makalah berjudul 'Penyelarasan dan Penguatan Bank Indonesia Menuju Bank Sentral yang Kredibel dan Terpercaya untuk Mendukung Pembangunan Masyarakat Indonesia yang Berkesinambungan.'
Delapan hal yang ditawarkan Agus Martowardojo apabila terpilih sebagai Gubernur BI, antara lain memperkuat kerangka kebijakan moneter, mendorong stabilitas sistem keuangan, dan memperkuat peran BI sebagai otoritas sistem pembayaran.
Kemudian, memperkuat koordinasi antara pemerintah dan BI dalam kerangka manajemen aset dan kewajiban, mendorong keuangan inklusif, mendorong perkembangan perbankan syariah, peningkatan kerja sama di forum internasional, dan meningkatkan tata kelola BI.
Sedangkan dalam sesi tanya jawab dengan anggota DPR, Agus Martowardojo menghadapi pertanyaan mulai dari kebijakan suku bunga, laju inflasi, nilai tukar, keberpihakan pada sektor riil, defisit transaksi berjalan, perbankan syariah, koordinasi dengan OJK, dan asas resiprokal.
Agus menjanjikan akan menerapkan asas resiprokal atau prinsip kesetaraan antara perbankan asing dengan nasional, dan melakukan komunikasi serta membuat kesepahaman dengan negara asal perbankan luar negeri yang beroperasi di Indonesia.
"Kita harus melakukan resiprokal, kalau tidak resiprokal, Indonesia tidak belajar dari cara-cara memajukan bangsa yang baik. Tapi caranya kita akan bicara dengan negara-negara pemilik bank itu dan kita mesti bikin nota kesepahaman dari negara-negara yang punya bank tersebut," ujar dia.
Namun, ia belum memberikan ketegasan terkait wacana pembatasan 99 persen kepemilikan asing atas bank domestik hingga 40 persen, karena investor luar negeri tersebut masuk atas inisiatif pemerintah.
"Saya menghormati 99 persen karena dia datang dengan resmi, dan saya kalau menjaga kepentingan nasional kita, harus konsisten. Nanti ini akan kita perbaiki tapi perlahan-lahan," ujar Agus yang saat ini masih aktif sebagai Menteri Keuangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
