REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Salah satu rencana investasi Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada 2013 adalah mengambilalih PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).
Nominal yang dianggarkan mencapai Rp 7 triliun dengan rincian tambahan dana investasi pemerintah pada 2012 sebesar Rp 2 triliun dan pada 2013 Rp 5 triliun.
Kepala PIP Soritaon Siregar mengaku masih menunggu kesepakatan antara pemerintah dengan Nippon Asahan Alumina (NAA) terkait nilai pengambilalihan Inalum. Meskipun demikian, Soritaon memastikan pengambilalihan akan tetap berlangsung pada akhir Oktober 2013.
"Dana Rp 7 triliun kita siapkan. Diharapkan nilai pengambilalihannya di bawah itu," tutur Soritaon pada media gathering di Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/3).
Secara khusus, Soritaon menyebut dana investasi pada 2013 senilai Rp 5 triliun belum dapat dicairkan karena masih diberi tanda bintang oleh DPR. Hal tersebut disebabkan DPR ingin mengetahui terlebih dahulu rencana bisnis Inalum setelah pengambilalihan nanti.
Akan tetapi, Soritaon mengatakan Inalum nantinya akan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana disampaikan Menteri Perindustrian MS Hidayat beberapa waktu lalu.
Inalum merupakan kontrak kerja sama antara Indonesia dan NAA. Kontrak tersebut akan berakhir pada 31 Oktober 2013. Saat ini 58,8 persen saham Inalum masih dimiliki NAA, sedangkan Indonesia menguasai 42 persen.
Setelah dikuasai penuh, diharapkan Inalum bisa melakukan penawaran saham perdana (initial public offering/ IPO) untuk mendapatkan dana. Dana tersebut akan digunakan untuk peningkatan kapasitas produksi alumina.
Hal tersebut disebabkan setelah dikuasai pemerintah, Indonesia menargetkan peningkatan kapasitas produksi alumina dari 320 ribu-455 ribu ton per tahun.
Inalum terdiri atas pabrik Peleburan Aluminium (PPA) atau smelter dengan kapasitas 225 ribu ton per tahun dan PLTA Asahan II dengan kapasitas 604 megaVolt (MV). Saat ini kapasitas produksi PT Inalum sebesar 250 ton aluminium ingot per tahun. Sebanyak 60 persen diekspor ke Jepang dan 40 persen dipasarkan di dalam negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
