REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengakui sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 telah meleset dari sasaran. Meskipun demikian, perubahan itu tidak akan memaksa pemerintah untuk terburu-buru melakukan revisi terhadap APBN.
"Sudah ada tanda-tanda perubahan yang terlihat. Itu harus kita sikapi dan cermati lebih awal," tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan seusai memimpin rapat koordinasi tentang pengadaan barang serta barang milik negara/barang milik daerah di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (5/3).
Sebagai catatan, asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN terdiri dari sejumlah elemen antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat bunga SPN tiga bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), lifting minyak dan lifting gas.
Dari sisi inflasi, ada kekhawatiran dari sejumlah ekonom yang memperkirakan target inflasi 4,9 persen dalam APBN akan meleset. Prediksi tersebut didukung oleh tingginya inflasi dalam
dua bulan di awal 2013 yang telah mencapai 1,78 persen. Rinciannya inflasi Januari 1,03 persen, sedangkan inflasi Februari 0,75 persen.
Sementara untuk ICP, harga rata-rata per Februari 2013 berdasarkan perhitungan formula ICP meningkat menjadi 114,86 dolar AS atau sekitar Rp 111,4 juta per barel. Harga ini meningkat 3,79 dolar AS (Rp 36 ribu) per barel dari harga rata-rata per Januari 2013 yang menyentuh 111,07 dolar AS (Rp 107,7 juta) per barel.
Kemudian untuk lifting minyak, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah memastikan revisi dilakukan. Produksi yang diupayakan maksimal 830 ribu barel per hari atau lebih rendah dibandingkan asumsi dasar 900 ribu bph.
Terkait ICP yang terus menunjukkan tren peningkatan, Hatta mengatakan ICP dalam asumsi dasar masih valid. Akan tetapi, kondisi sampai dengan Desember mendatang belum tentu masih akan sama. "Sehingga kita belum tahu. Masih tetap valid atau tidak," ujarnya.
Sedangkan untuk lifting minyak, Hatta membenarkan revisi target lifting telah diajukan oleh SKK Migas. Konsekuensinya adalah terdapat pendapatan dan bagi hasil yang berkurang. Namun, kata Hatta, tidak tercapainya target lifting belum tentu mengakibatkan penerimaan negara dari sektor migas secara keseluruhan menurun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika