REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengakui adanya sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 yang tidak sesuai sasaran di awal tahun ini.  Meskipun demikian, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku masih mengkaji perlu tidaknya pengajuan APBN-P dipercepat.

"Kita belum melihat apakah selisih tersebut merupakan selisih yang akan berdampak setahun ke depan," tutur Agus kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Rabu (27/2). 

Menurutnya, kajian yang dilakukan meliputi seluruh asumsi dasar ekonomi makro antara lain pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain asumsi dasar, pemerintah juga akan mengamati subsidi energi, termasuk di dalamnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi listrik. "Bagaimana agar platformnya sesuai ketetapan," kata Agus.

Sebagai gambaran, melesetnya asumsi dasar dapat terlihat dari nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dalam APBN, nilai tukar rupiah tercatat Rp 9.300 per dolar AS, sedangkan nilai tukar sejak awal pekan ini berada di kisaran Rp 9.700 per dolar AS.       

Lebih lanjut Agus menambahkan jika APBN-P dilakukan, perlu kesepakatan untuk pos-pos anggaran yang benar-benar penting untuk direvisi.  Akan tetapi, calon Gubernur Bank Indonesia (BI) ini tidak memerinci pos-pos yang dimaksud.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kemenkeu Agus Suprijanto menyatakan realisasi subsidi BBM sampai 15 Februari 2013 baru mencapai Rp 3,4 triliun dari total subsidi  Rp 193,8 triliun.  Sedangkan untuk subsidi listrik telah mencapai Rp 7,3 triliun dari total subsidi sebesar Rp 80,9 triliun. 

Menurutnya, besaran subsidi tersebut masih berada di titik normal. "Nanti biasanya di akhir-akhir tahun baru meningkat," ujar Agus Suprijanto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika