REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Realisasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang kerap melebihi pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 menjadi fokus pemerintah. Lonjakan subsidi akan dikompensasi dengan mengefisienkan belanja negara yang tercantum dalam APBN.
"Kita masih fokus di situ," tutur Direktur APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Rofiyanto Kurniawan kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jum'at (15/2). Penggunaan dana cadangan yang ada serta mengefisienkan belanja kementerian/lembaga (K/L) menjadi opsi yang masih dikaji.
Belanja negara pada APBN 2013 tercatat Rp 1.683 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.154,4 triliun dan transfer ke daerah Rp 528,6 triliun. Khusus untuk belanja K/L, nilainya mencapai Rp 594,6 triliun. Jumlahnya meningkat dibandingkan belanja K/L pada APBN-P 2012 sebesar Rp 547,9 trilun.
Terkait rencana pengajuan APBN Perubahan, Rofiyanto menyebut pemerintah belum mengarah ke sana. Terlebih, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) maupun konsumsi BBM bersubsidi sampai Januari 2013 masih on track.
Sampai akhir Januari 2013, harga ICP 111,07 dolar AS per barel. Namun, apabila harga ICP pada Februari semakin melonjak, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin tertekan dan konsumsi BBM semakin meningkat, percepatan pengajuan APBN-P akan diusulkan. "Kalau masih seperti saat ini, kita akan melaksanakan APBN-P sesuai waktu," ujar Rofiyanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika