REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menunggu penunjukan langsung pemerintah terkait pembangunan kilang pengolahan bahan bakar minyak (BBM) di Plaju, Sumatra Selatan. Sebagaimana diketahui, pembangunan kilang dengan kapasitas 300 ribu barel per hari (bph) ini akan didanai penuh dari anggaran negara.
"Sampai saat ini belum ada arahan. Kita tunggu saja keputusan pemerintah, siapa yang akan ditunjuk," tegas Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto pada ROL, Selasa (12/2).
Meski demikian, ia tak memungkiri BUMN itu masuk dalam tim khusus untuk menggarap studi kelaikan (feasibility study /FS) proyek tersebut. Sejak tahun lalu, ujar Chrisna, Pertamina sudah bergabung dengan tim yang diketuai Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Tapi, hingga kini, belum ada arahan resmi ke Pertamina untuk mendirikan kilang yang diperkirakan memakan dana Rp 90 triliun ini. Karena memakan dana yang besar, konsep pembangunan kilang akan menggunakan skema multi-years. Dalam APBN 2013 ini, pemerintah menggarkan dana hingga Rp 250 miliar.
Pada awalnya pemerintah akan meminta Pertamina mengerjakan proyek. Namun beberapa waktu lalu, Kementerian ESDM mengaku bisa saja mengundang investor lain bila desain awal (front and engineering design/FEED) selesai dimatangkan. FEED kemungkinan selesai 2013. Kilang diharapkan selesai pembangunan di 2019.