REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta mewaspadai dampak yang ditimbulkan apabila target lifting minyak dan gas bumi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 urung tercapai.

Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta menilai penurunan lifting migas tentu akan berujung pada penurunan penerimaan negara. "Secara keseluruhan, akan berpengaruh pada penerimaan negara," tutur Arif.

Hal itu disampaikan dia kepada wartawan usai menjadi pembicara dalam diskusi ekonomi politik bertajuk 'Berkah Politik dan Ekonomi Menjelang 2014' di Jakarta, Kamis (31/1).

Penerimaan negara di sektor migas dalam APBN 2013 ditargetkan sebesar 31,7 miliar dolar AS. Akan tetapi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Migas (SKK Migas) memperkirakan penerimaan migas hanya akan mencapai 27,9 hingga 29,5 miliar dolar AS.

Dalam rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Rabu (30/1) kemarin, Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini menyebut produksi minyak 2013 akan berada di kisaran 830 ribu hingga 850 ribu barel per hari.  

Sedangkan produksi gas mencapai 6.939 juta kaki kubik (MMSCFD). Sehingga secara keseluruhan produksi migas nasional akan berkisar antara 2,07 juta hingga 2,09 juta bph. Dalam APBN 2013, produksi migas ditarget 900 ribu bph dan gas 7.890 MMSCFD. Sehingga total produksi migas ditetapkan 2,26 juta bph.

Lebih lanjut, Arif menyebut pengaruh berikutnya adalah kemampuan negara untuk menyediakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi maupun LPG akan semakin berat. Otomatis, hal ini akan memengaruhi besaran subsidi yang disalurkan pemerintah. Sebagai catatan, dalam APBN 2013 subsidi BBM, LPG dan BBN mencapai Rp 274,7 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika