REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Pegadaian dan PT Pos Indonesia menegaskan pembatalan penawaran saham perdana (initial public offering/ IPO) kedua perusahaan tak akan mempengaruhi bisnis.
Direktur Keuangan Pegadaian Agus Dwi Pramudya mengaku IPO hanya alternatif perusahaan untuk penguatan modal. "IPO dilakukan agar kami bisa menurunkan 'cost of capital' (biaya modal)," katanya pada Republika, Jumat (25/1).
Menurutnya langkah tersebut diambil guna menurunkan 'lending rate' (bunga pinjaman) kepada nasabah. Ke depan pun, ditegaskannya, Pegadaian juga telah memiliki ancang-ancang sendiri terkait persoalan pendanaan.
Kemungkinan besar Pegadaian akan meminta kembali penyertaan modal negara (PMN) atau skema pinjaman lunak dari pemerintah.
"Untuk jangka pendek, bisnis kami masih didukung dengan 'credit line' (pembiayaan) perbankan yang memadai," ujarnya. Rencana obligasi juga akan diajukan kepada pemegang saham.
Hal senada juga dikatakan Direktur Utama Pos Indonesia I Ketut Mardjana. "Kita akan cari pembiayaan lain," katanya.
Pasalnya, dari rencana IPO Pos Indonesia mengharapkan mampu mengumpulkan dana hingga Rp 350 miliar. Dana itu bakal dipakai untuk pengembangan usaha dan investasi.
Terkait revaluasi aset, ia menuturkan, Pos Indonesia mencatat aset mencapai Rp 5,046 triliun. Bila dilakukan revaluasi, maka aset akan bertambah hingga Rp 5,1 triliun menjadi Rp 10,1 triliun.
Namun, revaluasi membuat Pos Indonesia membayar pajak hingga Rp 500 miliar atau 10 persen dari penambahan aset setelah revaluasi. "Bila dipaksakan, ini akan menggangu 'cash out flow' (keuangan) Pos Indonesia," ujarnya.
Sementara itu, pengamat BUMN Aris Yunanto menilai IPO tak selaiknya dilakukan pada semua BUMN. Perusahaan negara yang memiliki tanggung jawab pelayanan publik yang besar sebaiknya tidak diprivatisasi.
"Melayani 'public' adalah tanggung jawab pemerintah, salah satunya melalui BUMN," tegasnya. Privatisasi terkadang membuat BUMN hanya memperhatikan keuntungan saja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika