REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat menghemat kuota BBM bersubsidi hingga 1,3 juta kl. 

Akan tetapi, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kmenkeu), Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menilai keberadaan Permen ESDM No 1/2013 tidak signifikan untuk menghemat BBM bersubsidi.  "Itu belum terlalu efektif," tutur Bambang kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/1).

Sebagai catatan, Permen ESDM No 1/2013 bertujuan untuk menjaga volume BBM bersubsidi agar tidak melampaui pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 yang mencapai 46,01 juta kl.

Peraturan ini merupakan penyempurnaan Permen ESDM No 12/2012. Dalam Permen No 1/2013, memuat tambahan pengendalian BBM jenis premium dan solar untuk kendaraan dinas, pengendalian BBM untuk sektor kehutanan serta untuk sektor transportasi laut. 

Pengecualian berlaku untuk kendaraan dinas berupa ambulan, mobil jenazah, hingga pengangkut sampah. Bambang menjelaskan, inti dari pengendalian penggunaan BBM bersubsidi adalah pengurangan konsumsi BBM bersubsidi. Sehingga, harus diupayakan agar pihak-pihak yang tidak seharusnya menggunakan BBM bersubsidi menggunakan BBM nonsubsidi.

Menurut Bambang, wacana pelarangan penggunaan BBM bersubsidi oleh mobil pribadi maupun berdasarkan cc yang pernah diwacanakan dua tahun silam lebih efektif. "Di situ bisa dihitung dampak yang lebih signifikan. Kalau sekarang sangat terbatas," ujar Bambang.     

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Dermawan Wintarto Martowardojo menyambut baik adanya Permen ESDM No.1/2013. Agus menilai, peraturan tersebut dapat efektif untuk menekan penggunaan BBM bersubsidi agar tidak melampaui kuota 46,01 juta kl jika terlaksana dengan baik. "Nanti akan dibahas detilnya seperti apa dan bagaimana implementasinya," tutur Agus. 

Terkait penyelewengan BBM bersubsidi yang masih terjadi di Tanah Air, Agus menilai ini tak lepas dari luasnya wilayah Indonesia. Selain itu, jika dibandingkan dengan negara tetangga, terdapat selisih yang besar sehingga timbul penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika