REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah siap mengambil aset PT Inalum dari investor Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Alumunium, pada 31 Oktober 2013. Penegasan itu diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Hadiyanto.

"Kami masih bernegosiasi dengan Jepang mengenai nilai pengambilalihan dan hal-hal teknis lainnya," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (18/1).

Hadiyanto menjelaskan hal teknis yang sedang dibicarakan terkait pengambilalihan PT Inalum tersebut, antara lain kemungkinan perusahaan tersebut menjadi BUMN apabila telah berada di tangan pemerintah. "Opsi menjadi BUMN atau diambil alih oleh BUMN masih menjadi kajian, mana yang lebih efektif, agar operasional Inalum tetap dapat berjalan dengan 'smooth'," ujarnya.

Namun, ia menambahkan dengan kepemilikan 100 persen kepada pemerintah Indonesia, maka kemungkinan PT Inalum menjadi BUMN sangat besar. "Secara normatif dengan kepemilikan saham sepenuhnya milik negara dan lebih dari 51 persen, maka bisa menjadi BUMN. Hanya saja membutuhkan PP dan ini masih menjadi kajian," ujarnya.

Berdasarkan hasil perundingan, pemerintah dan NAA menyepakati PT Inalum tidak akan dilikuidasi dan akan tetap berjalan normal dengan 100 persen saham dimiliki pemerintah Indonesia. Dalam rangka pengakhiran kerja sama tersebut, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp2 triliun pada APBN Perubahan 2012 dan sebesar Rp5 triliun pada APBN 2013.

Ikuti Whatsapp Channel Republika