REPUBLIKA.CO.ID,DUBAI--Anggota terbesar kedua dari Uni Emirat Arab, Dubai, berencana membuat Dewan Keuangan Islam. Dewan ini dibentuk untuk mengatur ekuitas syariah dan pendapatan produk tetap dalam meningkatkan peran industri syariah dalam ekonomi.

Sekitar 11 persen produk ekonomi Dubai berasal dari jasa keuangan. "Untuk itu Dubai berencana membuat keuangan Islam menjadi inti industri," ujar Direktur Jenderal Departemen Pembangunan Dubai, Sami Al Qamzi, seperti dikutip dari Bloomberg, Kamis, (10/1).

Al Qamzi menyebutkan, penambahan industri Islam merupakan prioritas untuk mengubah Dubai menjadi modal bagi ekonomi Islam. Emirat akan berusaha mendorong pengembangan pasar produk syariah termasuk dana, sukuk dan pinjaman.

Dubai menjadi pusat keuangan regional ketika membuka pusat keuangan pada 2004. Ini dilakukan untuk menarik aset bank internasional dan asuransi dengan jaminan nol pajak hingga 50 tahun.

Aset keuangan Islam global, ujar Al Qamzi, diprediksi dua kali lipat, yakni 3 triliun Dollar AS pada 2015. Pemerintah dan perusahaan di Gulf Cooperation Council (GCC) mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pangsa dalam bisnis.

"Kami ingin fokus pada isu inti antara lain keuangan Islam, asuransi Islam, arbitrase kontrak Islam, dan pemasaran produk makanan Muslim," kata Al Qamzi.

Dubai juga ingin menetapkan standar Islam untuk perdagangan dan industri dan kualitas produk. Tahun lalu, Syariah-compliant di enam negara GCC turun menjadi 21 miliar Dollar AS. Angka ini merupakan yang terendah sepanjang masa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika