REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam mengisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk mempercepat penyerapan anggaran 2013, pemerintah disarankan menggunakan sistem 'online'. Usulan tersebut dikemukakan ekonom dari PT Samuel Sekuritas Indonesia Lana Soelistianingsih.
"Memang sekarang sudah ada upaya untuk memperbaiki, tapi pengisian DIPA itu lambat sehingga semuanya harus bersifat 'online'," ujar Lana Soelistianingsih yang dihubungi di Jakarta, Kamis (10/1).
Sistim 'online' tersebut, lanjut dia, bisa melihat RTGS (Real-Time Gross Settlement) yang ada di bank. "Sistem RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi (settlement) pembayaran yang dilakukan per transaksi (individually processed/gross settlement) dan bersifat Real-time (electronically processed), di mana rekening peserta dapat di-debet/di-kredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran," beber dia.
Dengan Sistem RTGS, Lena menjelaskan, peserta pengirim mentransmisikan transaksi pembayaran ke pusat pengolahan sistem RTGS (RTGS Central Computer/RCC) di Bank Sentral (dalam hal ini Bank Indonesia) untuk proses 'settlement'. Jika proses itu berhasil, transaksi pembayaran akan diteruskan secara otomatis dan elektronis kepada peserta penerima.
Selain itu, lanjut dia, yang lebih substansial adalah penyusunan APBN harus berdasarkan prioritas karena pengeluaran kementerian/ lembaga terlalu besar dan tidak sesuai dengan keperluan. "Keperluannya sekarang tidak sebesar itu, barangkali sekitar 90 persen dari anggaran yang selama ini diajukan," kata dia.
Ia mengungkapkan kementerian/lembaga yang berada di daerah terkadang mendapatkan dana dari APBN dan APBD sehingga membingungkan mana yang harus dipakai karena alokasi anggarannya kebanyakan. "Inilah yang saya bilang anggarannya terlalu besar, mereka sendiri bingung dengan proyek-proyek mana yang berkualitas," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
