REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyerapan anggaran belanja negara dan provinsi belum menunjukkan hasil yang optimal. Penyerapan belanja selalu menumpuk di akhir tahun.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, siklusnya selalu sama yakni rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun. "Hingga 30 November lalu, penyerapan APBN 2012 baru mencapai Rp 738 triliun atau 72,8 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 1.069 triliun," ujarnya saat menyampaikan laporan pada acara Penyerahan DIPA 2013 di Istana Negara, Senin (10/12).
Sementara realisasi belanja barang pada tahun angaran 2012 ini, hingga 30 November baru mencapai Rp 100,6 triliun (62 persen), belanja modal Rp 90,80 triliun (51,6 persen), dan transfer ke daerah sebesar Rp 430 triliun (89,9 persen) dari pagu anggaran sebesar Rp 478 triliun.
Menurutnya, perlu diambil langkah yang tepat untuk mengefektifkan penyerapan anggaran di masa mendatang. Pertama, meningkatkan kapasitas para pengelola satuan kerja dengan fokus pengetahuan dan pemahaman untuk menyusun penarikan dana dan perencanaan kas. Selain itu, menyempurnakana regulasi dengan perubahan Peraturan Presiden Pengadaan Barang dan Jasa. "Dengan begitu, proses pengadaan barang jasa bisa lebih cepat sehingga penyerapan anggaran bisa lebih baik dan merata,” katanya.
Terakhir, meningkatkan peran pemimpin kementerian atau lembaga dan pimpinan provinsi. “Mulai 2013 peran pimpinan kementerian, lembaga, dan provinsi perlu dioptimalkan dalam mengawai satuan-satuan kerja yang kinerja penyerapan anggarannya rendah," ujarnya. Kendala-kendalanya harus bisa diidentifikasi dan diatasi.
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap pimpinan kementerian, lembaga, dan para Gubernur agar segera menindaklanjuti DIPA yang telah diserahterimakan. “Jangan ada kemandekan, tidak terlambat, dan justru lebih cepat,” katanya. Kepala Negara juga meminta agar penggunaan anggaran dilakukan secara tepat, transparan dan akuntabel. Jangan ada penyimpangan.
Ingat pembelanjaan pemerintah adalah komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi kita. Kalau tidak digunakan dengan baik hampir pasti menghambat pertumbuhan ekononomi,”katanya. Oleh karena itu, Presiden menekan semua K/L, dan para Gubernur agar menggunakan anggaran tepat waktu, tepat sasaran dan tidak menghambat ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika