REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Dunia menyatakan bahwa laju pertumbuhan perkotaan yang padat di berbagai belahan dunia seperti di Afrika membutuhkan manajemen air yang terintegrasi untuk membuat kota yang berkelanjutan dan berdaya tahan.
"Memecahkan tantangan manajemen air perkotaan sangat penting untuk membuka potensi ekonomi Afrika dan meningkatkan tingkat kesejahteraan dari penduduk kota," kata Manajer Sektor Bank Dunia untuk Pembangunan dan Jasa Perkotaan di Kawasan Afrika, Alexander Bakalian, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad (9/12).
Untuk itu, menurut dia, berbagai pihak butuh untuk memahami bagaimana pendistribusian air dan memberi inovasi terhadap perencanaan dan penerapan dari strategi pembangunan perkotaan.
Berdasarkan laporan Bank Dunia bertajuk 'Masa Depan Air di Perkotaan Afrika' mengatakan, terdapat pengalaman dari 31 kota baik di Afrika maupun secara global yang menunjukkan tentang pendekatan solusi inovatif yang dapat membantu rancangan perencanaan perkotaan di tempat lainnya.
Laporan tersebut juga bertujuan untuk mengubah cara pandang pengambil keputusan dalam membuat kebijakan tentang manajemen air perkotaan.
Dengan memperkenalkan pendekatan manajemen air perkotaan terintegrasi ('integrated urban water management'/ IUWM), para pembuat kebijakan didorong untuk mengadopsi pandangan yang holistik, seperti apakah penggunaan air dan irigasi di hulu berdampak kepada ketersediaan dan kualitas air di hilir.
Selain itu, pertanyaan lainnya yang perlu dijawab misalnya apakah kondisi sanitasi yang buruk juga berpotensi mengkontaminasikan persediaan air tanah, apakah saluran pembuangan air kerap tersumbat dan mengakibatkan banjir, dan apakah air dapat dioptimalkan penggunaannya.
Sebelumnya, Bank Dunia menyatakan perlunya tindakan segera untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang akut terjadi khususnya di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.
Menurut Wakil Presiden Bank Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan, Rachel Kyte, saat ini sangat dibutuhkan kepemimpinan politik yang memprioritaskan tindakan dalam mengatasi perubahan iklim baik dalam tingkat nasional maupun regional.
Di Indonesia, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono mengatakan, tingkat ketidaktepatan penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) I masih tinggi dikarenakan pemerintah daerah kurang miliki kepedulian ketersediaan kebutuhan pokok itu.
"Hasil evaluasi pelaksanaan Pamsimas I menurut Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat ketidaktepatan lokasi program," kata Budi Yuwono dalam sambutan pada sosialiasi Pamsimas II di Jakarta, Selasa (13/11).
Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin di perdesaan dan daerah pinggiran kota, serta menerapkan praktik hidup bersih dan sehat dengan membangun model penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan mampu diadaptasi oleh masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika