REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) didesak segera merealisasikan saham blok migas kepada daerah penghasil (saham participating interest/PI), khususnya bagian pertambangan di sekitar Pulau Madura.
Ketua Forum Masyarakat Sumekar, M Haris mengancam jika memang belum ada kepastian soal masalah tersebut dan tuntutannya tak didengarkan Pemerintah Pusat, maka masyarakat Sumenep akan turun ke Jakarta.
“Kami akan menuntut ini dengan suara keras ke Jakarta. Jadi ini tak main-main, kita serius,” tegas Haris yang juga pemerhati masalah lingkungan dan energi, di Jakarta, Jumat (7/12) malam.
Haris menegaskan sebelumnya ia sudah mencoba mengomunikasikan keinginan realisasi saham PI di Jakarta. Pihaknya sudah mendorong Pemda di Madura memperjuangkan hasil kekayaan daerah yang bisa dirasakan masyarakat sekitar, termasuk bagaimana Pemda setempat bisa memfasilitasi golongan pemuda dan masyarakat, mengawasi proses pengambilan kekayaan alam lokal.
“Jadi kita ingin Sumenep tak hanya sebagai daerah yang menyumbangkan kekayaan sumber daya alam, tapi bisa merasakan juga hasilnya,” kata dia.
Pemda Madura, masih kata Haris, sudah mengambil tindakan demikian. Masalahnya adalah Pemerintah Pusat, yang dinilai selalu abai terhadap kesiapan daerah menerima saham PI itu.
"Entah apa kendalanya sehingga permintaan kami masih belum dipenuhi. Mestinya Kementerian ESDM harus memperhatikan ini dan segera merealisasikannya,” imbuhnya.
Pemerintah Pusat sebelumnya diminta segera mendesak kontraktor utama migas, agar segera memberikan saham sebagai daerah penghasil (participating interest) kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep, dan Bangkalan terkait eksplorasi migas di sekitar Pulau Madura.
Ikuti Whatsapp Channel Republika