REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Impor beras pemerintah jelang panen raya dinilai sebagai permainan mafia.

“Dalam hal ini KPK perlu proaktif mengamankan uang negara yang digunakan untuk impor pangan dan hortikultura. Kami dukung untuk mengusut dan menyelidiki adanya invisible hand mafia impor beras agar petani dan rakyat kecil tidak jadi korban mafia impor,” ujar politisi PKS Hb. Nabiel Al-Musawa melalui siaran persnya, Jumat (7/12).

Anggota Komisi IV DPR RI ini menegaskan, masyarakat sebenarnya tidak memerlukan impor beras. Pasalnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan stok beras nasional sampai saat ini masih cukup aman. Yakni, perkiraan produksi padi meningkat 4,87% menjadi 68,96 juta ton gabah kering giling (GKG).

Kondisi ini ironis dengan koordinasi Menko Perekonomian melalui Kementerian Perdagangan dan Bulog yang berkolaborasi melakukan impor beras di akhir tahun 2012 ini sebanyak 720 ribu ton beras. Yaitu, 120 ribu ton dari India dan 600 ribu ton dari Vietnam. Angka itu adalah 72 persen dari izin impor yang diberikan Kementerian Perdagangan sebanyak 1 juta ton.

“Capaian gabah setinggi apapun tidak akan pernah mencukupi jika mindset dan paradigma pemerintah mengenai importasi dan kedaulatan pangan tidak berubah,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika