REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bastary Pandji Indra mengatakan penentuan 15 proyek prioritas dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) harus menggambarkan keenam koridor ekonomi yang ada di dalamnya.
"Kalau bisa menggambarkan seluruh sektor infrastruktur," tutur Bastary dalam diskusi bertajuk 'Perlunya Solusi Pembiayaan Infrastruktur dalam Mendukung Akselerasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi' di Hotel Borobudur, Senin (3/12).
Penegasan ini merupakan tanggapan terhadap rencana Komite Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi Indonesia yang akan menetapkan 15 proyek prioritas dalam program MP3EI.
Lebih lanjut, Bastary mengimbau agar sejumlah penghambat dalam proyek-proyek infrastruktur selama ini baik yang terkait dengan MP3EI maupun tidak, dapat dicermati faktor-faktor penghambatnya. Terlebih, secara tanggung jawab, proyek infrastruktur telah terbagi ke sejumlah kementerian dan lembaga. "Belum tentu masalahnya di pembiayaan," ungkap Bastary.
Ekonom dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam mengatakan komitmen penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) merupakan penentu utama berlangsung tidaknya sebuah proyek, termasuk proyek prioritas dalam MP3EI.
Selain itu, diperlukan pula kejelasan koridor ekonomi mana yang menjadi prioritas di dalam MP3EI. Terlebih selama ini, proyek yang bersifat public private partnership (PPP) di kawasan timur relatif kecil. "Jika infrastruktur jadi distributor pembangunan, koridor ini harus jadi perhatian," kata Latif.
Sedangkan dari sisi perhitungan ekonomi, sektor transportasi dan energi layak menjadi prioritas. Walaupun pada dasarnya, tidak hanya aspek ekonomi yang menjadi determinan, melainkan dampak-dampak lainnya seperti sosial dan lain sebagainya.
Kepala Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Soritaon Siregar mengatakan PIP siap membiayai proyek-proyek pemerintah, termasuk yang berada di dalam program MP3EI.
Meski demikian, Soritaon mengatakan PIP harus terlebih dahulu duduk bersama pihak-pihak terkait membicarakan proyek-proyek tersebut. "Kita hanya bisa biayai sesuai kebutuhan. Jika bisa masuk, kita akan masuk," tutur Soritaon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika