REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menilai demonstrasi buruh yang dilakukan pada beberapa hari belakangan ini secara tidak langsung memberikan dampak kepada perekonomian.

Ia bahkan mengaku harus turun langsung untuk menengahi kasus perburuhan yang saat ini kian memanas.  Terlebih lagi, demo buruh itu sering dibaringi aksi sweeping yang membuat para investor nervous. "Intinya lagi jangan sampai ada demo, sweeping, kekerasan, saya minta berkali-kali jangan demo, karena ini akan membuat nervous para investor kita," katanya saat ditemui di Istana Bogor, Ahad (25/11).

Kalau situasi ini terus-menerus terjadi, Hatta takut iklim investasi Indonesia akan memburuk. Padahal menurutnya iklim investasi Indonesia saat ini tengah baik-baiknya.

Hanya saja ia pun menegaskan aksi demo buruh menuntut kesejahteraan tidak dilarang. Asalkan berjalan tertib dan tidak berujung dengan kekerasan. "Bukan berarti demo dilarang dan itu dibenarkan dalam demokrasi asal tertib dan menuntut kesejahteraan asal jangan sweeping dan kekerasan di pabrik itu saja," katanya.

Hatta berharap pengusaha dan pemerintah daerah segera menemukan solusi perihal penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2013. Supaya polemik perburuhan ini tidak berlarut-larut dan berdampak pada iklim investasi.

Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan kenaikan UMP 2013 cukup memberatkan. Bahkan para pengusaha berencana melakukan upaya hukum melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).Saat ini UMP yang cukup naik signifikan dan banyak diprotes pengusaha antara lain di DKI Jakarta oleh Gubernur Jokowi yang menetapkan UMP 2013 Rp 2,2 juta/bulan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika