REPUBLIKA.CO.ID, BATAM - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mendorong Bank Indonesia membuat kebijakan agar perbankan menerima agunan barang-barang perlengkapan produksi milik petani dan nelayan.
"Perbankan harus mendukung permodalan nelayan dan petani dengan menerima agunan berupa barang-barang milik mereka," kata Harry di Batam, Ahad (11/11).
Harta utama nelayan dan petani adalah perlengkapan produksi seperti perahu, gerobak, lembu dan lainnya. Dan semestinya barang-barang itu bisa diagunkan ke bank untuk menambah modal. "BI harus pro aktif, dan membuat kebijakan yang membolehkan agunan barang-barang dengan sertifikat," kata dia.
Namun, untuk memberikan jaminan kepada bank, perlengkapan nelayan dan petani itu harus memiliki sertifikat yang memuat nilai barang. Sertifikat, kata anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, diberikan oleh pemerintah daerah.
"Walikota atau bupati membuat sertifikat nilai barang-barang milik nelayan dan petani, dengan sertifikat itu maka barang-barang bisa diagunkan," kata dia.
Dengan begitu, nilai perahu, gerobak traktor dan barang lainnya milik nelayan dan petani bernilai sama dengan rumah dan mobil. "Tentunya perlu ada Perda yang membolehkan bupati dan wali kota membolehkan mensertifikasi," kata dia.
Sementara itu, dalam musyawarah nasional Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, nelayan mengeluhkan sulit mendapatkan modal dari perbankan karena tidak memiliki agunan yang memadai. "Masalah nelayan adalah permodalan, karena sulit mendapatkan pinjaman dari bank," kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Yusuf Solihin.
Ia mengatakan nelayan bank kerap menolak permohonan pinjaman dengan agunan rumah. Rumah nelayan yang berada di tepi pantai, kadang malah rumah panggung di atas laut kurang dihargai pihak perbankan. "Apalagi letaknya jauh, sehingga dinilai murah sekali," kata dia melanjutkan.
Padahal nelayan sangat membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha. "Kami meminta pemerintah ikut mendorong agar perbankan memberikan perhatian pada kami," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika