REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) meminta pihak perusahaan penerbit asal Amerika Serikat, Walt Disney untuk membuktikan tuduhan perusakan hutan dan pelanggaran HAM yang dilakukan pelaku industri kertas di Indonesia.
"Kami sangat terbuka jika mereka (Walt Disney) mau membuktikan tuduhan itu melalui penelitian di lapangan, kami akan segera kirim surat elektronik kepada mereka," kata Wakil Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia, Hendra Gunawan, usai diterima oleh Menteri Perindustrian, M.S. Hidayat di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (29/10).
Hendra menjelaskan bahwa ekspor produk kertas Indonesia ke Amerika Serikat secara keseluruhan memang berkisar hanya 4 persen dari total ekspor, namun dikhawatirkan tuduhan tersebut akan berdampak pada citra produk kertas Indonesia di dunia internasional.
"Secara nilai dan produksi mungkin dampaknya tidak akan terlalu terasa, tetapi kita khawatir terhadap citra produk kertas Indonesia," kata Hendra.
Seperti diketahui, Walt Disney memutuskan untuk memboikot kertas asal Indonesia atas himbauan dari lsm lingkungan internasional yang menyebutkan bahwa bahan baku kertas dari hutan Indonesia diperoleh secara tidak legal.
Sebelumnya, Industri pulp dan kertas Indonesia tengah mendapat sorotan dunia internasional pasca penyelidikan dumping (pembuangan limbah ke laut) yang akan dilakukan otoritas Jepang terhadap produk kertas Indonesia serta sempat mendapat tuduhan anti dumping produk kertas oleh Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat (USITC).
Pelaku industri kertas nasional saat ini tengah berupaya untuk membidik berbagai pasar baru untuk mencapai pertumbuhan ekspor 4-5 persen dengan kapasitas produksi hingga 7,3 juta ton untuk pulp dan 10 juta ton untuk kertas.
APKI sendiri memperkirakan kebutuhan tambahan pembangunan hutan tanaman industri (HTI) seluas 1,5 juta hektare guna menjamin ketersediaan bahan baku kayu untuk merealisasi target produksi yang diminta Kementerian Kehutanan yaitu 13,3 juta ton pulp dan 8,1 juta ton kertas pada 2014.
Ikuti Whatsapp Channel Republika