REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan bahwa ia dihadapkan pada dua pilihan sulit ketika menjabat sebagai direktur utama PT PLN Persero.

Pilihan itu adalah memadamkan aliran listrik se-Jakarta atau menggunakan bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkit listrik, kata Dahlan ketika ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis.

Ketika itu Dahlan memilih untuk menggunakan BBM sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik yang seharusnya menggunakan gas.

Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI No. 30/Auditama VII/PDTT/09/2011 tertanggal 16 September 2011, BPK menemukan dugaan kerugian negara di delapan pembangkit listrik pada periode 2009-2011 sebesar Rp 37,6 triliun yang diakibatkan penggunaan BBM untuk pembangkit listrik PLN yang seharusnya menggunakan gas.

"Waktu itu kita tidak dapat gas. Pilihannya ada dua, yakni saya harus mematikan listrik se-Jakarta atau harus menggunakan BBM. Saya dihadapkan dengan pilihan itu," tutur Dahlan.

Menurutnya, ketika itu bila pilihannya untuk dilakukannya pemadaman listrik se-Jakarta, maka pemadaman tersebut akan berlangsung selama satu tahun. Namun, ia tidak menghendaki hal itu terjadi.

"Tetapi saya tidak mau kalau Jakarta listriknya mati. Ini bukan mati listrik se-RW, namun setengah Jakarta," paparnya.

Ia menganggap, temuan kerugian negara dalam laporan hasil pemeriksaan BPK senilai Rp37,6 triliun itu masih kecil. Sebab kerugian negara yang disebabkan oleh PLN bisa berpotensi mencapai ratusan triliun rupiah.

"Saya bilang Rp 37,6 triliun itu kurang besar. Mestinya BPK bisa nemu lebih banyak dari itu. Cari dong apa," ucap Dahlan tanpa merinci kerugian tersebut.

Menyoal pengadaan genset yang menyebabkan membengkaknya belanja BBM dan tidak melalui tender, Dahlan menginginkan bukti.

"Mana buktinya, bawa ke sini datanya. Kalau memang ada di Kalimantan, ya Kalimantan mana, berapa nilainya dan tahun berapa," tukasnya

Ikuti Whatsapp Channel Republika