REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARA RAYA -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan kekurangan infrastruktur menjadi salah satu kendala meskipun berbagai kemudahan telah diberikan guna menarik penanam modal ke Indonesia.

"Oleh karena itu pembangunan berbagai infrastruktur harus dipercepat," kata Direktur Wilayah IV Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Dadang Mulyana, di Palangka Raya, Selasa (23/10).

Kemudian tantangan reformasi birokrasi pada institusi pemerintah sampai dengan penyelarasan atau harmonisasi regulasi, katanya dalam acara Sosialisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal se-Wilayah Kalimantan.

Semua itu merupakan tantangan bersama yang harus dihadapi dan dicarikan jalan penyelesaiannya. Peran pemangku kepentingan baik pemerintah maupun pemerintah daerah, para pelaku dunia usaha serta masyarakat menjadi dominan dalam penciptaan iklim penanaman modal yang lebih kondusif sehingga Indonesia dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang terus maju dan berkembang.

"Indonesia dengan kekuatan ekonomi yang terus maju dan sebagai negara pertama tujuan investasi adalah harapan kita bersama," katanya.

Untuk itu melalui kegiatan yang dilaksanakan itu diharapkan menjadi forum diantaranya dalam peningkatan dan perbaikan iklim investasi, reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan di daerah, tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal, pengembangan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE).

Ikuti Whatsapp Channel Republika