REPUBLIKA.CO.ID, BATAM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan membuka kantor perwakilan di Batam untuk mengawasi pola keuangan Singapura ke Batam dan sebaliknya. "Kantor perwakilan OJK dibutuhkan di Batam, maka dari itu kami mendorong agar segera dibuka di Batam," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis di Batam, Ahad (30/9).

Ia mengatakan arus modal dari Singapura ke Batam relatif tinggi sehingga perlu otoritas khusus untuk mengawasinya agar tidak diselewengkan pihak tidak bertanggung jawab. "Kalau tidak diawasi dan dilaporkan, jasa keuangan akan liar dan tidak tercatat secara nasional itu merugikan masyarakat," kata Harry.

OJK, kata dia, akan ikut mendata pola keuangan antar Batam-Singapura dan sebaliknya. Rencananya, OJK akan membuka kantor perwakilan di Batam pada Januari 2013.

Selain untuk mengawasi pola keuangan antara Singapura dan Batam, kantor perwakilan OJK dibutuhkan di Batam karena terdapat banyak industri jasa keuangan seperti perbankan dan jasa pembiayaan.

Mulai 1 Januari 2013, kata dia, OJK akan mengurus pasar modal dan industri keuangan non bank. Sementara itu, hingga 31 Desember 2012, OJK diawasi Bapepam, unit di Kementerian Keuangan.

"Setelah itu langsung di bawah Dewan Komisioner OJK. Dan mengurus seluruh asuransi, dana pensiun, reksadana dan lainnya," kata Harry.

Ke depannya, kata dia, OJK diharapkan dapat bekerjasama dengan Kementerian Koperasi agar pada batas tertentu bisa mengawasi koprasi. Di Batam, OJK akan beroperasi untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Selain di Kepri, OJK juga membuka kantor perwakilan di beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan lainnya. "Tidak di semua provinsi. Tapi dipilih, itu ada ukurannya," kata Harry.

Di seluruh Indonesia, industri jasa keuangan non bank memiliki market size lebih tinggi dari APBN, yaitu Rp 8.500 triliun sehingga harus dikelola dengan baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika