REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Negeri jiran Thailand dan Singapura disebut-sebut tengah merayu perusahaan asal Korea Selatan, Honam Petrochemical Corporation, untuk membatalkan investasi pembangunan pabrik di Indonesia. Gara-garanya, proses pendirian pabrik di Cilegon itu belum tuntasnya akibat permasalahan lahan.

Menanggapi kabar tersebut, Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur (BIM) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Panggah Susanto menilai pendekatan dua negara tersebut wajar.

"Namanya investasi, semua pasti mau karena menarik," tutur Panggah kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian, Senin (17/9). Panggah menjelaskan duduk permasalahan yang mengakibatkan terganggunya pembangunan pabrik baru itu.

Saat ini, lanjut Panggah, Honam baru memiliki tanah seluas 32 hektare dari total kebutuhan 100 hektare untuk pembangunan pabrik tersebut.  Untuk mengupayakan sisa lahan yang dibutuhkan, Panggah menyebut PT Krakatau Steel telah bersedia untuk memberikan lahannya seluas 45 hektare. 

Meski begitu, Panggah mengaku Pemerintah masih mencari cara sehingga tambahan lahan tersebut dapat terwujud.  Selain Kemenperin, Kementerian BUMN juga terlibat dalam masalah ini.  

Panggah menjelaskan, investasi Honam di bidang petrokimia sangat penting untuk diwujudkan. Keberadaan pabrik Honam,kata Panggah, diharapkan untuk menurunkan impor produk petrokimia yang saat ini telah mencapai 8 miliar dolar AS (Rp. 75,6 triliun).

Ikuti Whatsapp Channel Republika