Jumat 07 Sep 2012 15:23 WIB

Percepatan Proyek Infrastruktur Ditargetkan Tuntas 2014

Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

REPUBLIKA.CO.ID, BANYUWANGI - Pemerintah menargetkan percepatan proyek infrastruktur penunjang sektor perekonomian seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan jalur kereta bisa tuntas pada 2014, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih tinggi dan mampu bersaing dengan negara-negara lain.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Radjasa di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat mengemukakan, saat ini proyek infrastruktur di sejumlah daerah sedang dikerjakan, antara alin perluasan Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok, jalan tol serta pembangunan jalur ganda jalur kereta api Banten-Banyuwangi.

"Kami targetkan beberapa proyek infrastruktur penting penunjang sektor ekonomi itu selesai pada 2014, dan anggarannya juga sudah disiapkan," katanya saat kunjungan kerja ke Ponpes Darussalam di Kecamatan Genteng, Banyuwangi.

Ia menjelaskan, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk sektor infrastruktur pada tahun ini mencapai sekitar Rp 200 triliun, belum termasuk yang disediakan sektor swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN). Pembangunan sektor infrastruktur menjadi bagian dari program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah dicanangkan pemerintah.

"Infrastruktur yang bagus bisa membuat produk kita lebih kompetitif. Saat ini ongkos logistik pengiriman barang mencapai 14,08 persen dari total biaya produksi, dan diharapkan bisa ditekan menjadi sekitar 10 persen pada 2014," ujarnya.

Menurut Hatta, indikator perekonomian Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang antara lain dibuktikan dengan pendapatan perkapita masyarakat yang rata-rata mencapai 3.600 dolar AS pertahun, dan masuknya Indonesia dalam jajaran 10 besar negara-negara di dunia untuk tujuan investasi.

Namun demikian, ia mengakui masih adanya kendala serius yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi, yakni birokrasi perizinan atau pelayanan publik di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

"Dalam ajang 'World Economi Forum', masalah birokrasi di Indonesia masih sempat jadi sorotan. Pemerintah serius menjalankan reformasi birokrasi dan memangkas semua hambatan dalam pelayanan publik, mulai pusat hingga daerah," tambahnya.

Menko Perekonomian Hatta Radjasa datang ke Banyuwangi bersama Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. Selain ke Ponpes Darussalam, agenda lainnya adalah meresmikan layanan izin satu atap, meninjau Pelabuhan Tanjung Wangi dan galangan kapal.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement