REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah dinilai bisa menghemat Rp 12 triliun dari anggaran negara tanpa harus menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Peneliti dari Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E), Kadin Ina Primina mengatakan penghematan Rp 12 triliun masih bisa didapatkan dari penghematan lembaga atau kementerian. 

“Program kementerian yang tumpang tindih bisa dihapuskan,” ujar Ina saat dihubungi, Rabu (22/8). 

Ia mencontohkan salah satu program kementerian yang tumpang tindih adalah pembinaan usaha kecil menengah (UKM). Program ini digarap keroyokan oleh kementerian perindustrian, kementerian perdagangan, kementerian koperasi dan UKM serta kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif. Padahal, program itu bisa saja dilebur demi penghematan anggaran, kata Ina. 

Menurut Ina program pemerintah yang tidak memiliki dampak langsung terhadap ekonomi semestinya juga bisa dihapus. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu menaikan TDL agar alokasi dananya bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur.

Kalaupun pemerintah jadi menaikkan TDL, Ina mengingatkan agar pemerintah membuat rencana lebih detail tentang infrastruktur apa saja yang ingin dibangun dengan memperhatikan dampak ekonomi jangka panjang. Menurutnya, setiap kali pembangunan infrastruktur baru, pemerintah belum menghitung dampak pembangunan ke depan.

“Selama ini kementrian PU membangun infrastruktur kurang memperhatikan kementerian lain. Misalnya Kementan (Kementerian Perhutanan) membutuhkan irigasi, tapi belum bisa dilihat,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika