REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Demi mengatasi masalah pasokan gas terhadap industri manufaktur, Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri ketimbang melakukan ekspor ke sejumlah negara.
"Masalah kelangkaan pasokan gas ini sudah menjadi masalah nasional yang harus disikapi dan dicarikan solusi terbaik untuk kelangsungan industri manufaktur di dalam negeri, khususnya industri pupuk," kata anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Edhy Prabowo di Jakarta, Jumat (10/9).
Pemerintah, menurut Edhy, harus lebih mengkaji dengan cermat atas kelangkaan pasokan gas alam ke sektor industri serta memberikan jaminan ketersediaan pasokan gas. Selain itu, lanjut dia, Pemerintah harus dapat mengatur kembali pengalokasian gas untuk sektor industri, termasuk keseimbangan pasokan nasional dan pasar ekspor atau perbandingan penggunaan gas untuk industri, baik dalam negeri maupun kebutuhan gas ekspor.
"Berapa persentase industri pupuk dalam negeri itu menghabiskan gas bila dibanding industri lain ataupun ekspor. Bila perlu, kita jangan melakukan ekspor dahulu sampai kebutuhan gas dalam negeri sendiri terpenuhi," paparnya.
Akibat dari kelangkan pasokan gas tersebut, menurut dia, bukan saja mengganggu operasional industri pupuk dalam negeri, melainkan juga akan berimbas kepada sektor industri keramik yang selama ini juga menggunakan gas.
"Ketahanan pangan juga akan terganggu apabila industri pupuk kekurangan pasokan gas. Industri pupuk juga tidak bisa optimal sehingga akan berpengaruh pada pencapaian produksi pangan nasional," tuturnya.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Dodi Reza Alex, mengatakan bahwa Pemerintah harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan gas, terutama untuk industri dalam negeri.
"Pemerintah diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang tengah dihadapi saat ini. Kebutuhan gas untuk industri pupuk harus diperjuangkan atau mencari alternatif energi lain," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
