REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian BUMN diharapkan bisa memperjelas tugas dan peran perusahaan milik negara agar tidak semata mengejar keuntungan. Para perusahaan plat merah juga harus dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat, kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Adrinof Chaniago.
"Benar, peran BUMN memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pendapatan negara, tetapi jangan lupa juga harus meningkatkan kualitas pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pelayanan," katanya di Jakarta, Ahad (1/4)
Saat ini, kata Adrinof, BUMN yang melakukan fungsi pelayanan, terutama yang berhubungan langsung kepada publik, masih sangat rendah atau jauh dari yang seharusnya.
Belum optimalnya peran BUMN terhadap publik, menurut dia, tercermin dari berbagai layanan, seperti transportasi, pangan, kesehatan, farmasi, asuransi, perumahan, perbankan, dan energi.
Ia mengatakan bahwa bisnis BUMN menyangkut hampir semua kebutuhan masyarakat, tetapi kenyatannya masih sulit mendapatkannya. Harga pangan beras, bahan bakar minyak, obat-obatan mahal, kredit perbankan tinggi, dan tarif angkutan mahal.
"Hampir seluruh jenis produksi dan jasa BUMN tidak dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh masyarakat," katanya. Menurut dia, hal itulah yang menjadi salah kaprah dari pembentukan BUMN, yang seharusnya ditugasi untuk masyarakat, tetapi lebih cenderung kapitalis.
Ia menjelaskan, dari 141 BUMN, seluruhnya mengarah ke mencetak laba, dan meningkatkan aset perusahaan setinggi-tingginya dengan mengenyampingkan peran strategis masing-masing.
Menurut dia, walaupun ada BUMN yang mendapat suntikan dana dalam rangka pelayanan publik (public service obligation/PSO), seperti PT Kereta Api dan PT Pelni, namun belum maksimal.
Layanan transportasi milik BUMN, kata Adrinof, masih saja tidak nyaman, bahkan cenderung diskiriminasi karena hanya memberikan pelayanan tinggi kepada masyarakat yang mampu membayar mahal, sementara layanan kepada masyarakat rendah sering kali terabaikan.
"Visi BUMN harus diluruskan dengan memberikan bobot yang berimbang antara peran mencari laba dengan peran yang juga strategis yaitu menyejahterakan rakyat," ujarnya.
Ia mencontohkan layanan transportasi bus dan kereta bawah tanah di Singapura dan sejumlah negara lainnya sangat maksimal sehingga memberi efek positif untuk mengurangi kemacetan di negaranya. "Di Indonesia, menyediakan transportasi massal berkualitas masih saja menjadi wacana, implementasinya tidak jelas. Akibatnya, kemacetan makin parah karena tidak teratasi secara cepat dan tepat," katanya menegaskan.
BUMN, kata dia, boleh saja mencari keuntungan demi meningkatkan ekspansi bisnisnya, tetapi di sisi lain ada yang dapat mereka subsidi untuk menjamin ketersediaan layanan publik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
