REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - DPR sepakat membahas postur APBN opsi pertama subsidi BBM berupa subsidi BBM Rp 137,4 triliun dan penyesuaian harga BBM. Berdasarkan kesepakatan Badan Anggaran (Banggar) total penerimaan dalam APBNP 2012 mencapai Rp 1.358,2 triliun dan ruang inflasi hingga 6,8 persen.
Menteri Keuangan, Agus Martowardojo menyatakan, total penerimaan dan hibah 1.358,2 triliun. "Sedangkan total belanja negara pusat mencapai Rp 1.053,2 triliun," katanya dalam raker Banggar dan pemerintah, Senin (26/3).
Belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp 530,1 triliun dan belanja non KL yaitu subsidi BBM, LPG, dan BBN sebanyak Rp 137,4 triliun dan belanja Listrik Rp 65 triliun. Sedangkan kompensasi perubahan besaran subsidi Rp 30,6 triliun. "Kompensasi ini akan dibahas di panja belanja pusat," katanya.
Dalam postur juga disepakati besaran cadangan risiko energi sebanyak Rp 23 triliun. Sementara belanja non KL Rp 523,2 triliun dan transfer daerah Rp 478,8 triliun.
Membesarnya anggaran dalam APBNP ini membuat adanya penyesuaian anggaran pendidikan menjadi Rp 2,7 triliun. Pemerintah pusat memberikan pedoman bagi KL yang mengelola dana ini dalam pemakaiannya. Sementara dana optimalisasi netto mencapai Rp 13,6 triliun.
"Dana optimalisasi ini antara lain digunakan untuk sejumlah program yang diusulkan KL dan sudah diterima kemenkeu dan Bapenas. Program ini juga sudah disetujui komisi terkait dan mitra kerjanya," katanya.
Dana ini juga diberikan kepada program yang kebutuhannya yang sudah dibahas pada tahun sebelumnya, namun belum dilakukan karena anggarannya belum mencukupi tapi sekarang tersedia. "Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan mengurangi kemiskinan serta langkah menyelematakan ekonomi," katanya.
Dalam postur APBN tersebut juga ditetapkan total defisit anggaran sebesar Rp 190,1 triliun. Dengan demikian defisit anggaran terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar 2,23 persen. Naik dari defisit yang ditetapkan dalam APBN 2012 sebesar 1,5 persen. Untuk menutup defisit tersebut disepakat total pembiayaan sebanyak Rp 190,1 triliun.
Dengan dipilihnya opsi tersebut, sejumlah asumsi makro pun berubah. Total inflasi maksimum naik menjadi 6,8 persen. "Tingkat inflasi ini telah memperhitungkan kenaikan BBM dan ditundanya kenaikan tarif dasar listrik untuk dilakukan pada 2013," katanya.
Sebelumnya pemerintah memperkirakan inflasi mencapai 7 persen karena ditambah dampak kenaikan listrik. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi ditetapkan 6,5 persen. Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPB) 5 persen. Nilai tukar Rp 9.000. Harga minyak acuan 105,8 dolar AS per barel dan Lifting 930 barel per hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
