REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dalam sidang kabinet terbatas bidang perekonomian, pemerintah membahas tentang upaya meningkatkan pembiayaan infrastruktur. Dalam sidang tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengagendakan rencana dan kebijakan untuk menghadirkan bank infrastruktur dan sejumlah isu perbankan dan keuangan yang lain.

SBY menyatakan, pembangunan infrastruktur telah menjadi prioritas pemerintah saat ini. Lewat program masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) pemerintah memprioritaskan pembangunan di bidang infrastruktur di seluruh Indonesia.

"Ada sisi lain, sisi perbankan. Ini harus kami pastikan semua tersedia. Ini harus kami lakukan agar semua terimplementasi," katanya.

Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan dalam MP3EI total dana untuk mendukung program tersebut tidak sedikit. 

"Kita memerlukan Rp4.000 triliun,” katanya, Rabu (25/1). 

Dana tersebut diantaranya merupakan total investasi yang dibutuhkan. Sedangkan untuk infrastruktur sendiri Indonesia membutuhkan Rp1.700 triliun.

Menurutnya, dana itu belum seluruhnya dianggarkan dalam APBN 2012. Tetapi memang sebagian diantaranya harus ada dalam UU tersebut. “Sebagian memang harus ada dari APBN tapi kita belum sampai pada besarnya dan tidak mungkin di 2012,” katanya.

Dalam rapat tersebut sempat berkembang pemikiran dana yang berkembang seperti dana incorporated.  Jadi, bagaimana dana yang pemodalannya kuat dan dana untuk memiliki jangka besar dan panjang bisa dilakukan. 

Kalau mendesak, lanjutnya, pemerintah akan memperkuat dulu dengan perusahaan yang sudah ada seperti Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Indonesia Infrastructur Finance (IIF). Ia beranggapan momentum sekarang adalah waktu yang paling tepat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika