REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah terus melakukan upaya agar PT Freeport Indonesia kembali berproduksi seperti sebelumnya. Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo di Jakarta, Jumat mengatakan, instansi terkait akan memberikan jaminan keamanan di Papua, agar Freeport kembali berproduksi. "Saya juga berencana ke Papua pada minggu depan," ujarnya.

Menurut dia, dirinya baru saja menerima sejumlah karyawan Freeport dan penduduk setempat yang mengeluhkan kondisi keamanan di Papua. "Mereka minta keamanan seperti dulu lagi," ujarnya.

Widjajono juga mengatakan, pemerintah akan fokus mengatasi situasi keamanan kembali kondusif terlebih dahulu. Selanjutnya, menurut dia, pemerintah akan menyelesaikan negosiasi baik terkait kejahteraan karyawan maupun perbaikan kontrak karya.

Dalam negosiasi, lanjutnya, penting mengedepankan transparansi dan kepercayaan, sehingga bisa menghasilkan solusi yang saling menguntungkan. "Jangan menuntut sesuatu yang berlebihan, karena bakal tidak mencapai kesepakatan," ujarnya.

Freeport telah mengumumkan kondisi darurat (force major) pengiriman konsentrat kepada para pembelinya menyusul terhentinya produksi akibat situasi keamanan yang tidak kondusif. Dengan pengumuman tersebut, maka Freeport tidak terkena pinalti akibat tidak mengirimkan konsentrat ke para pembeli.

Freeport memproduksi antara 220.000-230.000 ton bijih per hari yang berasal tambang terbuka di Grasberg dan bawah tanah, "deep ore zone" (DOZ). Bijih dari lokasi tambang itu kemudian dibawa ke pabrik pengolahan di Mil 74, Mimika, untuk diolah menjadi konsentrat dengan rata-rata produksi 6.000-7.000 ton per hari.

Selanjutnya, konsentrat yang masih basah dialirkan melalui pipa ke pelabuhan sepanjang 114 km. Di pelabuhan, konsentrat kemudian dikeringkan sebelum dikirim ke para pembeli. Berdasarkan data 2010, setiap ton bijih mengandung delapan kg tembaga dan 0,91 gram emas. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika