Pemerintah Bidik 1,5 Juta Wajib Pajak Baru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Keuangan menargetkan ada 1,5 juta Wajib Pajak baru melalui Sensus Pajak Nasional (SPN). Target tersebut diharapkan bisa tercapai pada tiga bulan pertama sensus. Sebanyak 3.000 petugas sensus dikerahkan untuk tujuan itu.

"Dari jumlah 1,5 juta itu kita tidak bisa perkirakan berapa jumlah penerimaan pajak yang masuk dari mereka. Sulit untuk menghitung," kata Dirjen Pajak Kemenkeu Fuad Rahmany usai mengikut peresmian SPN di Mangga Dua Square, Jumat (30/9).

Fuad mengatakan, sensus pajak ini merupakan program jangka panjang untuk meningkatkan basis pajak. Jumlah wajib pajak saat ini masih sedikit, sehingga penerimaan negara tidak cukup besar untuk memberikan pelayanan umum dan membangun infrastruktur.

Melalui SPN ini, Fuad berharap ada tambahan tiga juta Surat Pemberitahuan (SPT). "Selama ini secara alami (tanpa sensus) itu tiap tahun ada tambahan satu jutaan secara natural, kita harapkan dengan adanya sensus ini bisa naik tiga kali lipat dari yang semestinya," kata Fuad.

Ikuti Whatsapp Channel Republika

1	Tak Perlu Charger, Tukar Baterai Mobil Listrik Hanya Butuh Waktu 100 Detik
2	Kemenkeu Pastikan PPN pada Transaksi QRIS tidak Dibebankan ke Konsumen
3	BPKH Gandeng Jamdatun untuk Perkuat Pengelolaan Dana Haji
4	Kemenkeu Siapkan Kategori Barang yang Kena PPN 12 Persen, Komisi XI: Harus Cermat
5	Jaga Akuntabilitas dan Pengawasan Keuangan Haji , BPKH Gelar Sosialisasi Antikorupsi
6	Kolaborasi BRI dan KAI, Transaksi Digital di Loko Café dan Resto on Train Makin Mudah
7	Sarinah Targetkan 350 Ribu Pengunjung selama Periode Nataru

Pemerintah Bidik 1,5 Juta Wajib Pajak Baru

Dirut DAMRI Sebut Tiket Transportasi Umum tidak Kena PPN 12 Persen

Hakim: Negara Rugi Rp 300 Triliun Akibat Kasus Korupsi Timah

Operator Beri Diskon Bagi Kendaraan yang Melintasi Tol Cimanggis-Cibitung

KSEI: Investor Pasar Modal RI Capai 14,58 Juta SID per 29 November

PHE Temukan Cadangan Minyak Baru di Sumatra Selatan