REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah meminta Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) tetap menyelesaikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun 2012. Hal itu karena kewajiban DPR RI ialah menyelesaikan RAPBN meski sedang menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa menyatakan berdasarkan undang-undang yang ada, menyelesaikan RAPBN merupakan kewajiban DPR RI. Oleh karena itu menurutnya DPR harus tetap menyelesaikan RAPBN 2012 pada Oktober mendatang.

Oleh karena itu ia mengimbau agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) secara bersama mendekati DPR agar menyelesaikan tugas APBN ini hingga Oktober mendatang. "Ini amanat undang-undang," tuturnya sesuai Hatta kepada wartawan sesuai pembicaraan kedua Komite Metropolitan Priority Area untuk Investasi dan Industri, Kamis (22/9).

Selain itu persoalan anggota DPR RI yang kini sedang diperiksa KPK, ia meminta hal itu tidak disangkutpautkan. Baginya yang jauh lebih penting ialah menyelesaikan persoalan konstitusional yaitu hak budget yang dimiliki DPR.

Hak Budget itu ialah hak untuk menentukan besarnya pembelanjaan dan pengeluaran lainnya yang dimiliki DPR. Hanya saja ia saat ini masih percaya dengan semangat kawan-kawan di Legislatif bahwa mereka pasti juga ingin menyelesaikan pembahasan RAPBN. "Saya yakin spiritnya (DPR) ingin menyelesaikan," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika