REPUBLIKA.CO.ID, DUMAI - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta pemerintah bersama dengan kepolisian memperketat pengawasan buah impor di sejumlah pelabuhan untuk mensukseskan program "Gemar Buah Indonesia".
"Saat ini sejumlah wilayah di tanah air khususnya Riau dan Kota Dumai merupakan pintu gerbang impor berbagai produk dan kerap luput dari pengawasan sehingga diindikasikan banyak barang yang masuk tanpa izin dan bea masuk alias ilegal," kata Direktur Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Riau, Sukardi Alizahar di Dumai, Senin.
Selain barang elektronik dan barang bekas yang masuk secara nonprosedural, kata dia, banyak juga barang kebutuhan pokok mulai dari makanan, minuman bahkan buah-buahan yang terindikasi tidak dikenai pajak atau bea masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Entah manifesnya yang 'dimainkan' kita tidak tahu, namun yang jelas harga buah-buahan impor di Dumai serta di sejumlah wilayah Riau lainnya lebih murah dibandingkan buah lokal. Ini tanda tanya besar," kata Sukardi.
Kondisi tersebut, menurut dia, sangat menganggu ketenangan dan kesejahteraan masyarakat petani lokal yang telah bersusah payah menanam namun hasilnya tidak laku di pasaran bahkan di negeri sendiri.
"Dengan adanya program 'Gemar Buah Indonesia' ini, setidaknya menjadi sinyal kebangkitan para petani lokal untuk terus meningkatkan hasil produksi taninya," katanya.
Untuk mengoptimalkan pengawasan buah impor ilegal ini, juga harus didukung dengan keseriusan aparat penegak hukum untuk lebih intensif mengawasi sisi-sisi pelabuhan internasional termasuk Pelabuhan Dumai yang rentan penyeludupan. Jika pengawasan berjalan optimal, kata dia, maka secara otomatis daya beli masyarakat untuk buah dalam negeri akan terus meningkat, karena dari sisi harga buah Indonesia bisa bersaing dengan baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika