REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), Raden Priyono, tidak hadir dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (6/7). Ketidakhadirannya pun digantikan oleh Deputi Perencanaan BP Migas, Haposan Napitupulu.
Sayangnya, Komisi VII DPR RI, merasa tidak senang dengan ketidakhadiran Priyono tersebut. Alhasil, jajaran pejabat BP Migas pun diminta keluar dari ruang rapat kerja Komisi VII DPR RI. Kekesalan Komisi VII DPR RI, diungkapkan salah satu anggotanya dari Fraksi PDI Perjuangan, Ismayatun.
Wanita yang aktif bertanya dalam sidang ini mempertanyakan alasan Priyono absen dari rapat. "Ini Kepala BP Migas kemana? Kalau tidak bisa hadir, ada suratnya?." tanya Ismayatun dengan nada tinggi.
Masih dengan nada kesal, Ismayatun mempertanyakan ke jajaran pejabat BP Migas, apakah Priyono tidak mementingkan rapat dengan Komisi VII DPR RI hingga diwakili oleh deputinya. "Kalau tidak ada pada saat ini, yang mewakilinya tidak perlu ada di sini," lugasnya.
Menurut Ismayatun, rapat yang dilangsungkan hari ini bukanlah membahas hal yang sepele. Melainkan membahas usulan produksi migas di APBNP 2011. Terlebih lagi, lifting minyak yang ditargetkan 970 ribu barel per hari (bph) di tahun ini meleset ke 945 ribu bph. Untuk itu, Ismayatun, meminta pertanggungjawaban Priyono sebagai Kepala BP Migas.
Kekesalan juga disampaikan, Anggota Komisi VII DPR RI, Zulkieflimansyah. Politisi dari Fraksi PKS tersebut menilai ketidakhadiran Priyono tidak serius menjadi Kepala BP Migas. "Kehadiran dia (Priyono) itu sangat penting untuk mengetahui kenapa terget lifting tidak tercapai," ujarnya. Dikarenakan ketidakhadiran Priyono dalam rapat, ia mengusulkan diberikannya punishment alias hukuman kepada Priyono.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Dito Ganinduto, tidak ketinggalan menyampaikan kekesalannya kepada Priyono. Dengan tegas ia mengatakan mangkirnya Priyono dalam rapat mempertontonkan sikapnya yang tidak menghormati DPR RI.
Ditambahkan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto, karena ketidakseriusan pejabat BP Migas, ia mengusulkan agar diadakan rapat khusus. "Sekarang, suruh keluar saja mereka (jajaran pejabat BP Migas)," ujar Bambang.
Menanggapi kemarahan anggota Komisi VII DPR RI, Haposan, sebagai perwakilan Priyono pun angkat bicara. Dengan perlahan ia menjelaskan ketidakhadiran Priyono dalam rapat bukanlah tanpa sebab. "Beliau berhalangan hadir karena ada tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan," jelas Haposan.
Disampaikan Haposan, Priyono harus menemui investor dari Negeri Gajah Putih, Thailand. Sayangnya, alasan yang dilontarkan Haposan tersebut justru semakin menyulut kekesalan anggota Komisi VII DPR RI. Mereka merasa dinomorduakan oleh Kepala BP Migas. Anggota rapat meminta Ketua Komisi VII DPR RI, Teuku Riefky Harsa agar menyediakan waktu khusus bersama BP Migas dengan syarat kehadiran Priyono.
Akibat diusirnya jajaran pejabat BP Migas, alhasil rapat kerja hanya dilanjutkan bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo, Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan dan jajarannya, serta Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas bumi (BPH Migas), Tubagus Haryono. Sedangkan rapat khusus dengan BP Migas dijadwalkan malam ini pukul 19.00 WIB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika