REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Indonesia masih mengalami kesulitan untuk menuju kemandirian migas (minyak dan gas bumi). Pasalnya sikap dan kebijakan pemerintah di bidang migas belum mampu mendorong kemajuan perusahaan minyak negara.
Menurut Anggota Komisi VI DPR RI, Chandra Tirta Wijaya, ada perbedaan sikap antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah asing dalam memperlakukan industri migas ini.
Ia menjelaskan, dalam menghadapi perubahan yang terjadi pada industri migas internasional, berbagai negara di dunia telah banyak melakukan perubahan. Khusunya pemberlakuan kebijakan khusus bagi perusahaan minyak negara (NOC)yang dimiliki.
"Di negeri ini kebijakan yang digulirkan pemerintah masih saja tidak berpihak kepada perusahaan minyak negara. Akibatnya, Pertamina belum berperan maksimal dalam mengelola potensi migas," ungkapnya, Rabu (8/6).
Kebijakan di luar negeri yang dimaksud, terang anggota FPAN DPR RI ini, adalah mendorong perusahaan minyak negara untuk melakukan ekspansi ke negara lain. Kebijakan ini ditempuh untuk menjamin ketersediaan pasokan energi dalam negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika