REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA - Pemerintah tidak memiliki keberanian menekan impor BBM untuk menambah alokasi minyak di dalam negeri. Kenaikan harga BBM bersubsidi memiliki dampak yang besar terhadap kenaikan inflasi yang berarti pula kenaikkan harga-harga barang.

"Impor minyak kita besar, salah satunya kan karena kita tidak ada alokasi terhadap minyak yang diproduksi dalam negeri," kata Direktur ECONIT, Hendri Saparini usai rapat dengan Komisi XI DPR, di Gedung DPR, Senin (30/5).

Dengan impor BBM yang tinggi, para kontraktor harus menyubsidi silang kebutuhan dalam negeri dulu. Seharusnya pemerintah membuat kebijakan untuk menetapkan alokasi kepentingan dalam negeri dulu, sehingga impor BBM berkurang.

"Artinya biaya untuk penyediaan BBM bersubsidi bisa turun kan. Nah jadi kita harus fair saja, (harga di-red) masyarakat kalau memang harus dinaikkan mari kita tanggung bersama," kata Hendri. Dia mengingatkan, 65 persen pengguna BBM adalah sepeda motor.

Bila harga BBM subsidi dinaikkan, yang terkena dampak adalah yang 65 persen ini. Menurut Hendri, konsumsi BBM bersubsidi itu meningkat, sehingga harus dibuktikan apakah benar ada kebocoran seperti yang sering dikatakan pemerintah.

"Pemerintah berkali-kali mengatakan kita sedang berupaya untuk menghilangkan kebocoran atau penjualan ilegal, sudah bukti bahwa sebenarnya bukan untuk konsumsi dalam negeri semata," kata Hendri menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika