REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah menjaga agar defisit APBN 2011 berada di bawah dua persen dan menargetkan defisit 2012 sebesar 1,4-1,6 persen dengan tujuan untuk mengurangi utang. Pemerintah menginginkan untuk membiayai defisit APBN melalui pengoptimalan pinjaman baik pinjaman bilateral maupun multilateral.

"Kita harus jaga juga utangnya biar tidak terlalu banyak, kecuali DPR bisa menerima pembiayaan yang bersumber bukan dari surat utang," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegero di Gedung DPR, Rabu (25/5).

Menurut Bambang, pemerintah berkomitmen untuk mematok defisit sebesar 1,4-1,6 persen agar anggaran masih defisit financing. "Artinya, kita masih ingin anggaran itu bisa mendorong pertumbuhan yang tinggi," kata Bambang menegaskan.

Dalam jangka waktu ke depan, kata dia, pemerintah ingin memperbesar pinjaman baik multilateral maupun bilateral karena cost of fund-nya jauh lebih murah, dibandingkan  melalui Surat Utang,” tuturnya.  

Namun, untuk mewujudkan itu banyak hal yang perlu dibenahi pemerintah diantaranya isu mengenai tight loan dan identity. "Jadi, itu yang harus pemerintah pecahkan bersama DPR," kata dia. Dengan pinjaman dari lembaga keuangan dalam dan luar negeri jauh lebih murah karena ada masa tenggang (grace period), tidak seperti SUN.

Bambang menambahkan, jajaran pemerintah sampai DPR harus sepakat terkait defisit anggaran. "Kita juga harus bisa mengingatkan bargain dengan lembaga-lembaga itu supaya lebih memperhatikan kedaulatan kita lah dalam mengelola pinjaman itu," kata Bambang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika