REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, menjelaskan rencana penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL) adalah prioritas pemerintah pada 2012. Langkah itu dilakukan agar tidak membebani anggaran subsidi energi dalam APBN.
"(Tentang) TDL itu, kemarin saya sampaikan bahwa memang (naik) tahun 2012. Kalau seandainya tidak ada satu program-program lain yang bisa dilakukan dan betul-betul baik, kita perlu penyesuaian harga TDL 10-15 persen," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (13/5)
Selain melakukan penyesuaian TDL, pemerintah juga berencana melakukan konversi subsidi dari yang bersifat umum menjadi terarah kepada kelompok masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan subsidi.
"Kami dari Kemenkeu memberikan indikasi bahwa kita harus melakukan konversi subsidi, dari subsidi yang sifatnya umum, menjadi yang sifatnya terarah, khusus bagi yang memang memerlukan," ujar Menkeu. "Dan secara umum, subsidi listrik yg sudah besar itu harus dikelola dengan baik dan jangan membengkak," imbuhnya.
Menkeu mengharapkan agar pemberian subsisi nantinya dapat tepat sasaran, dan pemakaian energi listrik dapat dihemat agar berfungsi secara efisien.
"Inisiatif yang lain, listrik harus dibuat secara efisien dengan memberikan input dalam bentuk gas. Karena itu langsung memberikan efisiensi terhadap pelistrikan kita. Begitu pula untuk listrik yang bertenaga batubara dapat berjalan sesuai jadwal," paparnya.
Ia menjelaskan penyesuaian tersebut telah menjadi rencana jangka menengah pemerintah karena subsidi energi yang telah diberikan sangat besar dan belum tepat sasaran. "Ini sejalan dengan rencana jangka menengah kita. Kita harus tahu bahwa subsidi listrik itu besar hingga Rp57 triliun dan subsidi listrik itu belum tepat sasaran," ucapnya.
Dengan demikian, Menkeu mengharapkan pemberian subsidi energi khususnya untuk listrik akan berkurang hingga 2014 mendatang.
"Kedepan kita ingin sampai 2014, subsidi listrik yang sifatnya umum itu menurun dengan tajam. Karena kita akan alihkan kepada subsidi listrik yang terarah pada yang membutuhkan," tuturnya.
Menurut pelaksana tugas kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Bambang Brodjonegoro, penyesuaian TDL 10-15 persen dapat menghemat anggaran subsidi energi sebesar Rp15 triliun. "Anggaran subsidi bisa dihemat subsidi listrik total bisa turun dibawah Rp30 triliun," ujarnya.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan apabila ada rencana penyesuaian TDL dalam APBN nantinya akan dibahas terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Kalau kita bicara soal rencana APBN maka itu artinya harus dibahas bersama dengan dewan. Tidak bisa kita mengatakan akan ada kenaikan, belum ada kenaikan sebelum nanti pembahasan bersama DPR seperti apa," katanya.
Hatta berpendapat apabila ada pengalihan anggaran subsidi dapat digunakan untuk pembiayaan infrastruktur, program pendidikan dan perlindungan sosial lain.
Sebelumnya, Pemerintah dalam APBN Perubahan 2010 menetapkan subsidi energi untuk listrik adalah sebesar Rp55,10 triliun, namun jumlah tersebut berkurang dalam APBN 2011 menjadi sebesar Rp40,7 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
