REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Transportasi masal yang memadai diperkirakan akan menurunkan konsumsi bahan bakar minyak setara dengan program pembatasan BBM bersubsidi, kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Effendi Simbolon. "Transportasi masal ini sudah saatnya direalisasikan jangan lagi dijadikan sekadar wacana," kata Effendi Simbolon di Senayan, Jakarta, Selasa (5/4).

Ia mengatakan, pemerintah sudah saatnya mengambil sikap jika mulai terindikasi kenaikan konsumsi BBM bersubsidi yang cukup signifikan. "Kalau sudah ada transportasi masal yang memadai, siapa yang mau naik sepeda motor atau setir mobil sendiri. Naik sepeda motor itu risikonya paling tinggi," katanya.

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P itu berpendapat, pemerintah mestinya tidak membatasi penggunaan BBM bersubsidi melainkan bersikap bijak serta mulai memikirkan bahwa banyak kota besar di Indonesia sudah saatnya menerapkan transportasi masal yang lebih canggih. "Jangan paksa masyarakat melakukan mutasi tanpa persiapan," katanya.

Effendi menambahkan, transportasi alternatif seperti busway di Jakarta cenderung kuno dan tidak terlampau efektif. Menurut dia, pemerintah harus menyediakan transportasi masal yang lebih berteknologi seperti monorail dan subway.

"Pemerintah jangan hanya melihat dari satu sudut dalam memberlakukan pembatasan BBM bersubsidi, meskipun ini penghematan tapi penghematan untuk siapa," katanya.

Sebelumnya Tim Kajian Pengaturan BBM bersubsidi mencatat pembatasan BBM bersubsidi akan menghemat subsidi Rp 5,84 triliun pada APBN 2011. Penghematan itu diperkirakan terus bertambah hingga Rp 18,66 triliun pada 2013.

Tanpa kebijakan pengaturan, konsumsi premium tercatat meningkat dari 23,19 juta kiloliter menjadi 26,33 juta kiloliter. Sedangkan konsumsi BBM dari 38,5 juta kiloliter menjadi 41,7 juta kiloliter. Subsidi premium juga naik dari Rp 40,54 triliun menjadi Rp 46,38 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika