REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana akan menambah suntikan dana kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk pembiyayaan pembangunan LRT Jabodebek pada tahun ini. Skema pembiayaan dan tambahan dana masih akan ditentukan dalam pekan ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proyek yang ditargetkan akan selesai pada akhir 2018 ini masih membutuhkan tambahan biaya karena porsi APBN belum bisa mengcover semua kebutuhan pembangunan. Ditemui di Kantor Menko Maritim, Sri Mulyani menjelaskan pemerintah akan mencari skema pembiayaan yang tepat bagi LRT agar proyek ini bisa selesai tepat waktu.
"Ya kita kan usahakan supaya proyeknya bisa berjalan sesuai dengan tenggat waktunya, kalau dari sisi dukungan keuangan negara itu opsi akan dibuka melalui apakah dari sisi konsorsium bisa didukung melalui jaminan pemerintah tambahan injeksi modal lagi kepada konsorium adi karya," tutur Sri Mulyani, Selasa (7/2).
Ia mengatakan skema PSO bisa ditempuh dengan penjaminan pemerintah untuk pengembalian dari dana investasi. Ia mengatakan meski begitu hitung hitungan investasi masih belum berubah dan belum ada penambahan biaya.
"Yang penting mereka melakukan penyelesaiannya dan nanti dalam bentuk PSO yaitu penjaminan pemerintah untuk pengembalian dari dana investasi," ujarnya.
Untuk bisa mempermudah skema pembiyayaan, Sekjen Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan perlu ada penyesuaian Perpres agar skema pembiyaan lebih fleksibel. Jika sebelumnya, dalam Perpres disebutkan pembiyaan murni melalui APBN, saat ini pemerintah mengatakan akan lebih fleksibel.
"Ya nanti ada penyesuaian peraturan untuk membiyaai LRT ini," ujar Sugihardjo dalam kesempatan sama.
Ia mengatakan segala cara akan ditempuh agar proyek ini bisa selesai. Sugihardjo mengatakan untuk LRT Jabodebek sendiri ditargetkan pada 2019 kuartal pertama sudah bisa beroperasi. Sedangkan untuk LRT Palembang akan dikebut untuk penyelenggaraan SEA Games.
"Juni 2018 yang di Palembang akan selesai," kata Sugihardjo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
