REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Keputusan pemerintah untuk menunda pembatasan BBM berdasarkan beberapa pertimbangan. Salah satunya kesiapan masyarakat untuk menerima keputusan tersebut. Ditambah, keterkaitannya dengan inflasi dan daya beli masyarakat. "Karena beberapa asumsi yang kita tetapkan sebelumnya itu kan berubah semua," kata Menko Perekonomian, Hatta Rajasa di Istana Wakil Presiden, Selasa (22/3).
Terjadinya ketidakpastian harga dan peningkatan inflasi dunia akibat meningkatnya harga volatile food juga menjadi pertimbangan pemerintah untuk melakukan penundaan. "Karena setiap kebijakan diambil harus dipertimbangkan matang dalam perekonomian nasional kita. Kita tidak ingin ada suatu distorsi yang justru menimbulkan efek kurang bagus," tuturnya.
Hatta bahkan mengungkapkan bahwa tidak boleh ada pandangan seakan-akan rumput tetangga selalu lebih baik, mengingat sembilan negara lain sudah mulai menaikkan harga. "Kita kan harus pertimbangkan misalnya melihat infrastruktur kita, beban transportasi dan sistem angkutan kita yang tidak apple to apple (dengan negara lain)," papar dia.
Hatta juga mengakui bahwa lambatnya keputusan pemerintah ini akan menekan fiskal. Namun, menurut dia, pertimbangannya bukan hanya itu. Lagipula kini, menurut Hatta, Menteri Keuangan dan DPR sedang melihat secara keseluruhan terkait fiskal.
Meskipun demikian, Hatta masih memastikan bahwa target defisit yang sebesar 2 persen belum akan berubah. Walau ia juga sebenarnya belum mau mendahului pembicaraan terkait hal tersebut yang akan mendahului menteri keuangan dengan badan anggaran DPR.
"Biarkan ini di exercise sama banggar dan menteri ESDM meng-exercise kira-kira seperti apa harga crude dan dikaitkan dengan ICP," papar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
