REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sinergi pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mengamankan ketersediaan pangan. Maka peran dari pemerintah daerah juga perlu ditingkatkan dalam hal ini. Demikian dikatakan Wakil Presiden Boediono, Rabu (16/3). "Tidak mungkin perpres itu bisa dijalankan untuk mengamankan ketersediaan pangan kalau dikendalikan hanya dari pusat," kata dia.
Karena itu, ia meminta agar menteri-menteri dan perjabat terkait benar-benar melakukan mobilisasi ke daerah-daerah. "Terutama di bidang produksi pada provinsi dan kota/ kabupaten yang merupakan sentra produksi beras dan sentra yang lain, terutama bahan pokok" ujar dia.
Boediono juga mengingatkan, soal pangan, terutama beras harus tersedia dengan harga yang stabil, dengan cara apapun. "Di waktu yang lain mungkin masih bisa kita toleransi perdebatan, tapi pangan ini zero tolerance, karena disitulah kunci kestabilan semua," papar Boediono.
Untuk ini, ia kembali menekankan, pemerintah tentu tidak bisa melakukannya secara sentralistis, melainkan harus secara desentralisasi. "Tidak mungkin dari pusat dikendalikan, oleh sebab itu peran dari para pimpinan daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota untuk memantau secara benar-benar perkembangan dari ketersediaan maupun kestabilan harga pangan," menurutnya.
Terakhir, Boediono mengungkapkan keinginannya agar sepanjang 2011 dan seterusnya nanti, Indonesia benar-benar aman dari persoalan pangan, meskipun di luar negeri terjadi gejolak. "Oleh sebab itu, gejolak dari luar harus kita redam, harus ada suatu sistem peredam, jangan sampai kita terombang-ambing oleh gejolak dari luar," tegas dia.
Kebijakan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah sangat penting untuk melakukan peredaman gejolak luar masuk ke dalam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika