REPUBLIKA.CO.ID, BATAM - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada bidang pelayaran PT Pelayaran Indonesia II menolak rencana Kementerian BUMN untuk membentuk 'holding' kepelabuhanan. "Mengenai 'holding' nanti saja," kata Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino di sela-sela seminar 'Holding, Restrukturisasi dan Privatisasi, Strategi dan Kebaikan Pemberdayaan BUMN menuju World Class Company' di Batam, Kamis (10/3).

Menurut dia, masih banyak persoalan internal yang perlu diperbaiki sebelum 'holding' dilaksanakan. "Apalagi persoalan banyak sekali. Itu diberesin dulu," kata dia.  Idealnya 'holding' Pelindo dilaksanakan dua hingga tiga tahun ke depan setelah persoalan diselesaikan. Setelah itu baru Pelindo bisa menjadi perusahaan kelas dunia.

Masalah utama dalam pelayaran, kata dia, adalah besarnya biaya logistik yang harus dikeluarkan. Selain itu, permasalahan buruh juga menjadi kendala perusahaan pelayaran di pelabuhan, dan harus dibenahi sebelum pelaksanaan 'holding'. "Masalah buruh harus dibenahi, jangan monopoli," kata dia.

Bila masalah tenaga kerja bongkar muat diselesaikan, ia percaya biaya logistik dapat dikurangi. Dengan perburuhan yang baik, maka proses bongkar muat akan lebih cepat dan lama kapal tambat di pelabuhan juga akan lebih ringkas dan menghemat waktu, sehingga biaya logistik untuk tambat kapal dan lainnya bisa ditekan. "Kalau masalah perburuhan diberesin, kapasitas pelabuhan bisa dua kali lipat," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika