REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai laju inflasi pada Januari sebesar 0,89 persen sebagai sesuatu yang wajar di awal tahun.

"Dilihat dari inflasi bulanan pada tahun-tahun sebelumnya seingat saya jauh lebih tinggi dan Januari polanya memang lebih tinggi," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Bambang PS Brodjonegoro, di Jakarta, Rabu (2/2).

Ia menyebutkan, laju inflasi pada bulan-bulan berikutnya akan turun didukung oleh panen raya pada Maret dan April. Menurut dia, hingga saat ini belum ada rencana perubahan terhadap berbagai asumsi dalam APBN termasuk inflasi.

"Pemerintah sudah melakukan langkah-langkah menekan laju inflasi untuk Februari dan Maret, kami berharap berbagai upaya dapat menekan laju inflasi pada Februari," katanya. Bambang menyebutkan, upaya menekan inflasi antara lain dengan menurunkan bea masuk impor pangan (beras) hingga nol rupiah sebelum musim panen raya.

"Kita tetap berupaya mengejar target dengan berbagai upaya baik penurunan BM maupun peningkatan produksi pangan," katanya.

Mengenai dampak pembatasan BBM bersubsidi terhadap inflasi, Bambang mengatakan, dengan patokan harga minyak 80 dolar AS per barel, maka dampak inflasinya sebesar 0,3 hingga 0,6 persen.

"Dampak itu sudah masuk perhitungan APBN sehingga tidak terlalu masalah. Yang masalah adalah volatilitas harga pangan, upaya stabiloisasi dan panen raya diharapkan menurunkan laju inflai sementara APBN masih aman dan terjaga dengan baik," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika