REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-–Kementerian Perhubungan diharapkan segera membenahi sektor perhubungan laut. Pelabuhan Tanjung Priuk yang menjadi nyawa bagi sebagian besar aliran barang di Indonesia semakin mengalami kejenuhan. Sehingga dikhawatirkan pada 2013 mendatang, Tanjung Priuk tidak dapat lagi melayani kegiatan distribusi barang. “Terhambatnya distribusi barang adalah salah satu penyebab terjadinya kenaikan inflasi di negeri ini,” ujar Ekonom, Umar Juworo, Ahad (10/1).
Sarana pelabuhan untuk melakukan distribusi barang sangat diminati. Namun tak ada pembenahan berarti yang terjadi di sejumlah pelabuhan, terutama Tanjung Priuk. Pelabuhan ini hanya bisa menampung sebanyak 3 juta TEUS kapal, sementara pertumbuhan arus kapal yang datang terus meningkat sebesar 9 persen per tahun. “Oleh karena itu pada 2011, infrastruktur pelabuhan harus menjadi perhatian utama,” katanya. Begitu juga dengan realisasi pemisahan antara autoritas pelabuhan dengan tanggung jawab Pelindo yang hanya dibatasi sebagai operator.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh praktisi angkutan laut, Bambang Harjo. Pelabuhan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. “Transportasi penyeberangan yang ada di Merak saja, memiliki nilai ekonomi yang cukup besar hingga Rp 17 miliar setiap satu jam,” katanya. Sedangkan Nilai ekonomi di 5 lintas utama dengan 97 kapal mencapai 77,9 miliar per satu jam. “ini angka yang besar. Makanya bila terjadi kemacetan selama satu jam saja, kita akan merugi banyak,” katanya.
Direktur Usaha PT Pelayaran Nasional Indonesia, Asep Suparman pun memaparkan prospek bisnis yang besar di sektor angkutan laut. Menurutnya sepanjang 2010, kargo menyumbang 20 persen pendapatan Pelni. Wilayah timur Indonesia salah satu yang paling bergantung dengan transportasi laut. “Beberapa pulau terpencil, sebelum didatangi kapal Pelni, disparisitas harga terlalu tinggi dengan pulau Jawa,” katanya.
Oleh karena itu, PELNI menargetkan angkutan barang untuk tahun 2011 bisa menyumbangkan pendapatan 30 persen. Pelni sendiri mempunyai enam kapal sebagai usaha kargo. Lima kapal 2 in 1 (bisa mengangkut penumpang dan barang), dan kapal 3 in 1 (bisa mengangkut barang, penumpang, dan kendaraan).
Makanya pemerintah harus mulai serius menangani angkutan laut yang selama ini seakan terlupakan. Infrastruktur pelabuhan harus dibenahi. “Selain itu, sampai sekarang masih banyak investor yang kesulitan untuk mendapatkan pinjaman investasi di sektor ini,” kata Bambang. Selain itu ada permasahalan bunga bank yang cukup tinggi. “Padahal di Negara lain, ada bunga bank khusus yang diperuntukkan bagi dunia maritim,” katanya. Belum lagi masalah harga bahan bakar yang terlalu mahal untuk transportasi laut.
Terhadap masalah ini, Kementrian Perhubungan akan melakukan optimalisasi lokasi pelabuhan dan membuat sejumlah pelabuhan baru. “Kami akan membuat pelabuhan yang akan menjadi link dengan Priuk,” kata Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono. Kemungkinan pelabuhan baru tersebut akan dibangun di Cilamaya, Karawang. “Kami akan lihat tata ruangnya, baik di bagian atas maupun dalam laut,” katanya. Tak hanya itu, Kemenhub pun akan membuat pelabuhan internasional di Kalimalang. “Tahun ini tender,” ujarnya.
Selain melakukan pembenahan infrastruktur, Menurut Bambang, Kemenhub akan melakukan efisiensi proses software. “Kami akan terapkan national single window. Sehingga bea cukai, perhubungan, dan divisi karantina bisa satu sistem,” katanya. Dengan begitu, waktu transaksi akan terpangkas dan lebih cepat. “Diharapkan tidak akan ada lagi antrean panjang di pelabuhan,” katanya. Fitria Andayani
Ikuti Whatsapp Channel Republika